Ansari Ajak Warga Pamekasan Periksa dan Perbarui Data Sosial Ekonomi

PAMEKASAN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, menggelar reses dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Gladak Anyar, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan itu dimanfaatkan untuk menampung keluhan warga dan mendorong pemutakhiran data sosial ekonomi.

Reses dan sosialisasi sebagai wadah aspirasi

Dalam reses, Ansari bertemu langsung dengan warga untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menerima masukan terkait pelayanan publik. Pertemuan berlangsung tertib dan dihadiri sejumlah tokoh lokal serta masyarakat setempat.

Keluhan soal data dan desil

Peserta reses menyampaikan keluhan bahwa data sosial ekonomi, terutama klasifikasi desil, belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut warga, ketidakcocokan data berpotensi menghambat akses bantuan dan program sosial.

Ansari menilai pemutakhiran data penting agar data yang tercatat di sistem sesuai dengan realitas. Ia meminta masyarakat aktif memeriksa statusnya dan melaporkan ketidaksesuaian.

Imbauan menjaga dokumen kependudukan

Selain mendorong pembaruan data, Ansari menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan dokumen kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk.

Jangan hanya menunggu. Masyarakat juga perlu mengecek data desilnya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, harus disampaikan untuk dilakukan pemutakhiran

Ia memperingatkan agar KTP tidak dipinjamkan atau diberikan kepada pihak lain karena data kependudukan dapat dipakai untuk berbagai keperluan.

KTP itu identitas pribadi. Jangan mudah dipinjamkan atau diberikan kepada orang lain. Kita harus berhati-hati karena data kependudukan bisa digunakan untuk berbagai keperluan

Peran bersama pemerintah dan masyarakat

Ansari menegaskan bahwa pembenahan data bukan hanya tugas pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan verifikasi dan pembaruan, sementara masyarakat harus memastikan informasi yang tercatat benar.

Data yang akurat, menurutnya, krusial agar program bantuan dan kebijakan publik tepat sasaran. Ia mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme pembaruan data bila menemui ketidaksesuaian.

Dengan data yang lebih valid, pelaksanaan program sosial dinilai dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan penyalahgunaan dokumen kependudukan.