Kemenko PMK Prioritaskan Pemulihan Pendidikan Pascagempa NTT

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pascagempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini diumumkan menyusul gangguan proses belajar siswa di sejumlah daerah terdampak, dan diambil agar aktivitas belajar tidak terhenti lama, Selasa, 18 Agustus 2026.

Langkah awal: koordinasi dan penyaluran bantuan

Pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ke tujuh kabupaten terdampak. Skema penyaluran difokuskan pada titik pengungsian dan fasilitas pendidikan sementara. Kemenko PMK juga mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian untuk respons lebih cepat.

Optimalkan dua gudang nasional

Distribusi logistik darurat dimaksimalkan melalui dua gudang pendampingan nasional yang berada di Labuan Bajo dan Maumere. Gudang ini menjadi pusat pengiriman bantuan medis, makanan, dan kebutuhan dasar ke wilayah terdampak.

"Kami menggunakan dua gudang pendampingan nasional, Labuan Bajo dan Maumere, untuk mendukung distribusi kebutuhan wilayah terdampak,"

Penilaian kerusakan sekolah dan pembelajaran sementara

Pendataan kerusakan gedung sekolah sempat terhambat akibat gangguan jaringan komunikasi. Karena itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama tiga hari. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi waktu evaluasi keamanan bangunan sekolah.

"Untuk sementara, pembelajaran berlangsung dari rumah selama tiga hari sambil mengevaluasi keamanan gedung dan kebutuhan pembelajaran,"

kata Patris Pederiko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.

Fokus penanganan di Kecamatan Palue

Kecamatan Palue menjadi perhatian khusus karena tingkat kerusakan sarana pendidikan tergolong berat. Petugas lapangan melakukan pemeriksaan kelayakan gedung yang ketat untuk memastikan keselamatan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dilanjutkan di sekolah.

Dukungan darurat dan prospek ke depan

Kemenko PMK menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menyediakan solusi darurat. Bila sekolah dinilai tidak aman, tersedia opsi penggunaan tenda sebagai ruang belajar sementara.

"Jika sekolah dinilai tidak aman, BNPB bersama kementerian terkait akan menyediakan tenda sebagai tempat belajar darurat bagi siswa,"

ujar Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan.

Penyaluran bantuan medis, makanan, dan fasilitas belajar darurat akan terus diprioritaskan sambil dilakukan evaluasi berkala. Pemulihan layanan pendidikan dipantau ketat agar proses belajar kembali stabil dalam waktu dekat.