Aceh Besar Percepat Pemulihan Pascabencana Lewat Sinkronisasi Data

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyinkronkan data pemulihan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Gedung Dekranasda Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (15/5).

Koordinasi dan dukungan dari pusat

Rapat dihadiri oleh Bupati H. Muharram Idris, para asisten, kepala OPD, unsur posko Satgas Pusat, Ditjen Otonomi Daerah, dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera. Perwakilan Satgas PRR, Imran, menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri memberi perhatian serius terhadap percepatan pemulihan di Aceh.

Menurut Imran, pemerintah pusat mendorong percepatan pemulihan infrastruktur terdampak seperti jalan, jembatan, irigasi, dan hunian masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan memerlukan dukungan data yang akurat dan terintegrasi dari pemerintah daerah agar intervensi bisa tepat sasaran.

Percepatan laporan R3P dan pendanaan

Satgas menekankan perlunya peningkatan kualitas pelaporan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Laporan yang lebih komprehensif memudahkan pemantauan progres dan mempercepat langkah-langkah pusat untuk membantu percepatan pemulihan.

Selain itu, percepatan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) juga didorong agar pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimanfaatkan di wilayah terdampak.

Aktifkan kembali posko sebagai pusat koordinasi

Satgas mengimbau agar posko penanganan bencana diaktifkan kembali sebagai pusat koordinasi dan pelaporan satu pintu. Aktivasi posko dianggap penting untuk memastikan komunikasi lintas sektor berjalan efektif dan terarah, seperti pada masa awal tanggap darurat.

Peran pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat

Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemulihan. Pemerintah daerah harus dilibatkan secara maksimal untuk mengawal pelaksanaan di lapangan dan memastikan manfaat sampai ke masyarakat terdampak.

Koordinasi dan komunikasi harus diperkuat agar pemerintah daerah mengetahui secara jelas program-program yang berjalan dan dapat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan

Kita berharap masyarakat terdampak bencana ini ikut diberdayakan dalam proses pemulihan agar mereka juga memperoleh manfaat ekonomi dari program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang dilakukan pasca bencana tsunami dulu

Bupati juga berharap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memberi peluang pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak, sehingga pemulihan sosial-ekonomi berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.

Komitmen lanjutan

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan siap mendukung percepatan pemulihan melalui penguatan data, koordinasi terpadu lintas sektor, dan optimalisasi pelaksanaan program di lapangan. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pemulihan masyarakat dan daerah terdampak berjalan lebih cepat dan terukur.