Aceh Besar Dorong Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan

Kota Jantho — Ketua TP PKK Aceh Besar Hj Rita Mayasari membuka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Rabu, 26 Agustus di Gedung UDKP Kecamatan Krueng Barona Jaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif.

Peningkatan peran perempuan untuk pembangunan

Rita Mayasari menekankan bahwa peran perempuan tidak terbatas pada ranah keluarga. Perempuan disebutnya berperan strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah, provinsi, bahkan nasional. Karena itu, kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi perlu ditingkatkan agar perempuan mampu memberi manfaat lebih luas.

"Perempuan memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya membangun keluarga, tetapi juga mendukung pembangunan di daerah, provinsi maupun bangsa. Karena itu, peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sangat penting."

Pendidikan, akhlak, dan tanggung jawab sosial

Rita meminta agar pendidikan bagi perempuan tidak dipandang sebagai upaya untuk mengungguli laki-laki, melainkan untuk mendampingi dan memperkuat keluarga. Ia juga menekankan bahwa pengetahuan harus disertai akhlak dan perilaku baik.

"Menuntut ilmu bukan untuk melangkahi laki-laki, tetapi untuk mendampingi laki-laki. Walaupun ilmu kita lebih tinggi, sebagai perempuan dan sebagai istri kita tidak boleh merendahkan laki-laki. Kita harus memahami batasan dan hakikat kita sebagai perempuan."

Ia menambahkan, "Jangan sampai ilmunya tinggi, tetapi akhlaknya tidak ada. Itu sangat disayangkan, karena pada akhirnya yang utama adalah akhlak. Mau dihargai, maka hargailah orang lain."

Kapasitas harus bermanfaat bagi lingkungan

Selain meningkatkan wawasan, Rita meminta peserta untuk meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Ia menilai ilmu sejati adalah ilmu yang dapat dibagikan dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Keterwakilan politik dan indikator pemberdayaan

Kepala DP2KBPP dan PA Aceh Besar Drs Fadhlan menyebut kegiatan diikuti utusan organisasi perempuan dan pihak yang peduli pemberdayaan perempuan. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan politik menjadi salah satu indikator pemberdayaan.

Dari 40 anggota DPRK Aceh Besar, hanya dua yang perempuan. Padahal regulasi memberikan peluang keterwakilan sebesar 30 persen. Kondisi ini dinilai sebagai salah satu indikator yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di daerah.

Tujuan sosialisasi dan narasumber

Fadhlan berharap acara menjadi ruang memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar organisasi perempuan sehingga program pemberdayaan dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.

Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber:

• Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Aceh, Dasrita Bakri SSi MPA
• Anggota DPRK Aceh Besar, Eka Rizkina
• Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Kegiatan ini diharapkan memperkuat jejaring antar lembaga dan mendorong perempuan Aceh Besar untuk lebih aktif dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, organisasi sosial, dan ekonomi.