Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Anggaran Tambahan Karhutla

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran pemerintah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 26 Agustus 2026, saat menanggapi kondisi kebakaran yang meluas ke beberapa daerah selain Sumatera dan Kalimantan.

Siap menambah anggaran, menunggu permintaan resmi

Purbaya menyebut hingga saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menyerahkan permintaan biaya total penanganan. Karena itu pemerintah belum menentukan besaran tambahan anggaran yang diperlukan.

“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya,”

Ia menegaskan pemerintah akan menambah anggaran bila dibutuhkan. Alokasi darurat senantiasa tersedia untuk menangani bencana yang berdampak pada hajat hidup banyak orang.

“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kalau kurang (anggarannya) yang kita tambah,”

Alokasi BNPB dan pendekatan penanganan

Purbaya mengingatkan bahwa BNPB sudah memiliki alokasi anggaran untuk bencana. Besarannya mencapai Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk penanganan darurat.

“Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa,”

“Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak yang terancam kehidupannya. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,”

Wilayah terdampak dan upaya pemadaman

Berdasarkan laporan BNPB, karhutla tidak hanya terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Daerah lain yang dilaporkan terkena antara lain Papua dan Jawa Timur. Untuk merespons, BNPB mengerahkan operasi darat dan udara.

• Daerah terdampak: Nabire (Papua), Papua Tengah, Halmahera Timur (Maluku Utara), dan Magetan (Jawa Timur), selain wilayah di Sumatera dan Kalimantan.
• Upaya pemadaman: 17 helikopter dan 30 pesawat waterbombing dikerahkan untuk operasi udara.

Proses penanganan dan langkah ke depan

Pemerintah menekankan koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar penanganan cepat dan tepat. Jika kebutuhan dana melebihi alokasi, Kementerian Keuangan siap melakukan penyesuaian anggaran.

Dengan kesiapan dana dan aset pemadaman yang telah dikerahkan, pemerintah berharap agar skala kebakaran dapat segera ditekan dan dampak terhadap masyarakat diminimalkan.