PDI Perjuangan Menjawab Tuduhan 'Politik Dua Kaki'

PDI Perjuangan membantah tudingan menjalankan politik "dua kaki" dan menegaskan kompas partai tetap berpihak pada rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, menyusul maraknya narasi yang memelintir posisi partai dalam dinamika politik nasional.

Demokrasi bukan soal hitam-putih

Partai menilai tudingan itu merupakan penyederhanaan berbahaya terhadap praktik demokrasi. Mereka menekankan bahwa politik tidak melulu soal memilih mendukung atau menolak secara absolut.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa demokrasi sehat menuntut objektivitas dan kedewasaan berpikir. Kritik dan apresiasi bisa berjalan bersamaan, selama didasarkan pada data dan fakta.

"Demokrasi membutuhkan ruang dialog, bukan ruang dikotomi."

— Pernyataan kader PDI Perjuangan dari Tuban

Tolok ukur: keadilan dan kesejahteraan rakyat

PDI Perjuangan menegaskan standar penilaian kebijakan partai tidak berubah. Ukuran utama adalah apakah sebuah kebijakan meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa pertanyaan yang menjadi acuan partai adalah: apakah kebijakan memperkuat ekonomi rakyat kecil, membuka lapangan kerja, dan menjaga konstitusi serta demokrasi? Jika jawabannya ya, partai akan memberi dukungan; jika tidak, kritik akan disampaikan secara terbuka.

Bahaya memberi stigma politik

Partai memperingatkan dampak negatif dari labelisasi politik yang berlebihan. Istilah "dua kaki" disebut sebagai contoh penyederhanaan yang menyesatkan dan mengaburkan substansi kebijakan.

"Memberi stigma itu mudah. Cukup lempar label di media sosial. Tapi menjawab substansi jauh lebih sulit."

— Pernyataan kader PDI Perjuangan dari Tuban

PDI Perjuangan menekankan pentingnya fungsi kontrol dalam demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mengawasi dan mengoreksi bukanlah penghalang, melainkan bagian dari pilar demokrasi yang sehat.

Satu kompas: Pancasila, UUD 1945, dan rakyat

Partai menegaskan tidak mencari kenyamanan politik maupun posisi semata. Tujuan utama adalah bertindak berdasarkan kepentingan bangsa dan negara serta bukti yang jelas.

"Bagi PDI Perjuangan, kompas kami hanya satu. Bukan dua kaki. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan rakyat Indonesia."

— Pernyataan kader PDI Perjuangan dari Tuban

Dengan posisi itu, partai menyerukan agar publik menilai kerja nyata dibandingkan retorika. Dampaknya, perdebatan politik diharapkan bergeser dari adu label menuju adu gagasan yang konstruktif.