Bapenda Medan Perbaiki Kesalahan Pencatatan Luas PBB

Medan — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menangani dan menyelesaikan keluhan warga Perumahan Menteng Indah, Kecamatan Medan Denai, terkait kesalahan pencatatan luas bangunan yang menyebabkan kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tindak lanjut dilakukan cepat dengan verifikasi lapangan sehingga data akhirnya dikoreksi sesuai ukuran sesungguhnya.

Kasus dan penanganan

Permasalahan muncul ketika Martha Tobing mendapati tagihan PBB rumahnya meningkat drastis. Luas bangunan yang semestinya tercatat 150 m2 tercantum 450 m2, sehingga nilai pajak ikut membengkak. Setelah menerima laporan, petugas Bapenda datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi.

Koordinasi antara warga dan Bapenda berjalan intensif. Verifikasi lapangan menunjukkan bahwa angka pada sistem memang keliru. Bapenda kemudian memperbaiki data administrasi sehingga luas bangunan kembali tercatat 150 m2 sesuai kondisi fisik rumah.

Pernyataan warga

Martha menyampaikan apresiasi atas respon cepat petugas. Ia menilai penyelesaian dilakukan secara transparan dan kekeluargaan.

"Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada pihak Bapenda Medan yang sudah menindaklanjuti keluhan saya atas kesalahan pencatatan pembacaan luas bangunan rumah saya di Perumahan Menteng Indah. Saya menghargai niat baik dari Bapenda yang sudah datang ke rumah dan memperbaiki PBB rumah saya,"

"Sekarang PBB-nya sudah diganti dengan ukuran yang sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mencarikan solusi terbaik atas keluhan saya,"

Imbauan dan respons Bapenda

Bapenda Kota Medan meminta maaf atas kekeliruan administrasi yang terjadi dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan ketidaksesuaian data PBB. Pelaporan diimbau dilakukan melalui loket pelayanan resmi sesuai prosedur dan SOP yang berlaku agar penanganan dapat dilakukan cepat dan terekam secara resmi.

Dampak dan harapan

Penyelesaian kasus ini diharapkan memperkuat sinergi antara warga dan pemerintah daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi pajak daerah. Koreksi data yang cepat juga mencegah beban finansial tidak semestinya pada wajib pajak.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi data dan akses pelaporan yang mudah bagi masyarakat. Dengan mekanisme pelaporan yang berjalan, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan dan penanganan keluhan dijamin transparan.