Fraksi Gabungan Apresiasi Optimalisasi Aset dan Minta Transparansi di Banda Aceh

BANDA ACEH — Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh menyambut baik komitmen Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi, Faisal Ridha, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK, Jumat (24/7).

Apresiasi disertai syarat transparansi

Fraksi mengapresiasi langkah pemanfaatan aset melalui berbagai skema kerja sama. Namun, mereka menegaskan setiap pemanfaatan harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik.

Menurut fraksi, optimalisasi aset harus memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa mengurangi penguasaan pemerintah atas aset strategis.

Inventarisasi dan legalitas harus dipercepat

Fraksi mengingatkan pemerintah untuk mempercepat inventarisasi, penataan administrasi, dan penyelesaian legalitas aset. Langkah ini penting agar aset daerah bisa dimanfaatkan optimal dan terhindar dari sengketa atau penyalahgunaan.

Fokus anggaran pada hasil yang berdampak

Fraksi menyambut komitmen pemerintah menaikkan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada outcome dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka mendorong alokasi anggaran terfokus pada persoalan strategis berikut:

• peningkatan kualitas pelayanan dasar,
• penanggulangan banjir dan peningkatan drainase,
• penataan kebersihan kota dan ruang terbuka hijau,
• penguatan UMKM dan ekonomi syariah,
• peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,
• percepatan transformasi digital pelayanan publik.

"Untuk itu, evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur,"

Optimalisasi PAD: bukan hanya soal penyesuaian target

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel dan restoran, fraksi memahami pertimbangan pemerintah saat menetapkan target pajak. Namun, mereka menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya mengandalkan penyesuaian target.

Upaya yang diminta meliputi memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan perpajakan daerah. Fraksi juga mengapresiasi kenaikan target pajak restoran dengan catatan adanya strategi terukur agar tidak menghambat dunia usaha.

Pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata

Fraksi mendukung rencana pemanfaatan pasar sebagai Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta optimalisasi pariwisata sebagai sumber PAD. Mereka juga menyetujui pembangunan cold storage, penyempurnaan Banda Aceh Academy, dan percepatan sinkronisasi RDTR serta sistem OSS untuk meningkatkan investasi.

"Namun, percepatan penyelesaian seluruh hambatan administrasi dan teknis harus menjadi prioritas agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"

Penataan kota: konsisten dan humanis

Fraksi mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima, reklame, jaringan utilitas, menara telekomunikasi, dan peningkatan infrastruktur jalan. Mereka berharap penataan kota dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, serta mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, fraksi meminta agar seluruh program disertai indikator kinerja jelas, target terukur, dan evaluasi berkala agar kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.