Fraksi PKS Desak Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh 2025 Lengkap

BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRK Banda Aceh meminta dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 diserahkan lengkap dan transparan. Permintaan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat (24/7), dengan tujuan memastikan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola ke depan.

Dokumen Pendukung harus Lengkap

Pelapor Fraksi PKS, Tengku Tarnuman, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 sesuai mekanisme. Namun, ia menekankan semua dokumen pendukung seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan tindak lanjut rekomendasi BPK harus dilengkapi agar evaluasi berjalan objektif dan komprehensif.

Karena itu, kami mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selalu memperhatikan yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas pencapaian target pendapatan daerah, efisiensi pelaksanaan belanja daerah, penyebab tidak terserapnya anggaran pada program tertentu apabila masih terdapat SILPA, serta efektivitas penggunaan dana transfer maupun Pendapatan Asli Daerah.

Orientasi pada Outcome

Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan APBK tidak cukup diukur dari realisasi anggaran semata. Yang lebih penting adalah capaian hasil atau outcome yang dirasakan masyarakat.

• Peningkatan kualitas pelayanan publik
• Penguatan perekonomian masyarakat dan penurunan angka kemiskinan
• Penciptaan lapangan kerja dan perbaikan lingkungan hidup
• Peningkatan kebersihan dan kesejahteraan warga Banda Aceh

Kami berharap Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selalu mengedepankan penganggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting).

Evaluasi Program Prioritas

Fraksi PKS meminta perhatian khusus pada capaian program prioritas selama 2025. Sektor yang disebut antara lain pendidikan, kesehatan, penanganan sampah, infrastruktur perkotaan, layanan pendidikan dasar, UMKM dan ekonomi rakyat, layanan publik digital, serta penguatan syariat Islam. Fraksi ingin memastikan program prioritas memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Fraksi PKS menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target. Data yang disampaikan menunjukkan terdapat selisih signifikan yang perlu ditindaklanjuti.

Fraksi PKS mendorong inovasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. Rekomendasi meliputi digitalisasi pelayanan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola aset daerah, serta inventarisasi dan optimalisasi aset yang belum produktif.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Penguatan Pengawasan

Fraksi PKS mendesak evaluasi dan pendampingan khusus bagi perangkat daerah (OPD) yang berulang kali muncul dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Penyelesaian rekomendasi BPK dinilai sebagai indikator penting penerapan good governance.

Penyelesaian rekomendasi BPK merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami mendukung upaya penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal agar seluruh proses pengelolaan APBK memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Penutup

Tengku Tarnuman menekankan pengelolaan keuangan daerah harus profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Fraksi PKS meminta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki pelaksanaan APBK sehingga kebijakan anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan warga Banda Aceh.