Nasional

BNPB Perkuat Operasi Udara untuk Tekan Karhutla di 6 Provinsi

Bagikan:
Helikopter water bombing BNPB saat pemadaman kebakaran hutan

BNPB mengerahkan operasi udara — patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan water bombing — untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas pada Agustus 2026. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemadaman dan mendukung satgas darat sesuai kebutuhan lapangan.

Enam provinsi prioritas

Enam provinsi yang menjadi fokus adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulis Jumat, 21 Agustus 2026.

"Selain penguatan satgas darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutla melalui satgas udara. Utamanya di enam provinsi prioritas,"

Rincian armada udara per provinsi

BNPB menempatkan helikopter sesuai kebutuhan operasi di lapangan. Penyebaran meliputi helikopter patroli, helikopter untuk OMC, dan unit water bombing untuk pemadaman cepat.

Provinsi Helikopter patroli Helikopter OMC Helikopter water bombing
Riau 1 1 5
Jambi 1 1 2
Sumatra Selatan 1 1 7
Kalimantan Selatan 1 1 3
Kalimantan Tengah 1 1 4
Kalimantan Barat 2 1 5

"Pengoperasian helikopter tersebut akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,"

Kolaborasi OMC dan operasi darat

BNPB bekerja sama dengan BMKG untuk memantau potensi pembentukan awan hujan yang dapat dimanfaatkan dalam OMC. Dukungan udara dirancang sebagai pelengkap operasi darat agar titik api lebih cepat ditangani, terutama di wilayah sulit dijangkau.

Selain helikopter, strategi darat tetap dijalankan untuk memastikan akses, pengendalian titik api, dan pemulihan lahan pascapemadaman.

Kasus terbaru dan imbauan

BNPB mencatat kebakaran baru di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara. Di Paser, api menghanguskan kawasan konservasi seluas sekitar 25,29 hektare dan berhasil dipadamkan sehari setelah kejadian.

Di Kutai Kartanegara, luas terdampak tercatat 49,55 hektare. Sebagian besar titik telah dipadamkan, namun pemantauan pada Kamis, 20 Agustus 2026, menunjukkan kebakaran masih terpantau di Kelurahan Pendingin.

BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman harus dipastikan untuk mempercepat respons.

Berton juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan menghindari pembakaran di wilayah rawan. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan kebakaran kepada otoritas daerah.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait