Gubernur Aceh Terima MPU, Bahas Persiapan MTQ 2028 dan Pemulihan Bencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (3/6). Pertemuan bersifat silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu keagamaan dan kemasyarakatan penting, termasuk persiapan MTQ Nasional 2028 dan penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Rombongan dan suasana pertemuan

Rombongan MPU Aceh dipimpin Ketua TPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, didampingi Wakil Ketua Abi Bayu, Abon Muhib, Abiya Hatta, serta Kepala Sekretariat Zahrol Fajri. Kunjungan berlangsung dalam suasana Hari Raya Iduladha 1447 H dan bertujuan memperkuat hubungan ulama-umara.

Pihak pemerintah daerah yang hadir antara lain Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, Kepala Biro Isra Setda Aceh, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Pemerintah menyambut baik masukan dari MPU untuk ditindaklanjuti.

Persiapan MTQ Nasional 2028

MPU Aceh menyoroti kesiapan Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-33 pada 2028. Delegasi meminta pemerintah segera membentuk panitia pelaksana agar tahap persiapan berjalan terarah.

• Penetapan lokasi arena utama
• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
• Pengalokasian anggaran bertahap selama masa persiapan

Pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi

MPU juga mendesak percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh akhir 2025. Mereka menilai masih banyak fasilitas pendidikan, sarana ekonomi, infrastruktur publik, dan rumah warga yang memerlukan perhatian agar proses pemulihan lebih cepat.

Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal

Isu lingkungan menjadi perhatian utama. MPU Aceh mengingatkan potensi pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambang ilegal. Menurut MPU, kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga perlu tindakan tegas dan perbaikan pengawasan.

Sertifikasi halal UMKM dan pengelolaan dana keagamaan

Dalam pertemuan itu, pimpinan MPU menyampaikan pentingnya mempertahankan kewenangan sertifikasi halal yang diatur di tingkat daerah sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Langkah ini dianggap mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pelaku UMKM.

MPU juga mendorong optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya melalui Baitul Mal Aceh. Mereka mengusulkan penyempurnaan regulasi agar pemanfaatan dana umat lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ke depan

Pemerintah Aceh menyatakan akan meninjau masukan tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah operasional, termasuk pembentukan panitia MTQ dan percepatan program pemulihan pasca-bencana. Pertemuan ini menegaskan komitmen kolaborasi antara ulama dan umara dalam menangani isu strategis di Aceh.