Pemerintah Fasilitasi MoU PTDI dan BIJB di Kertajati
Pemerintah memfasilitasi nota kesepahaman (MoU) antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) pada 15 Juli 2026 sebagai upaya mempercepat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Penandatanganan ini diinisiasi untuk memperkuat fasilitas perawatan pesawat dan mengembangkan pasar penerbangan domestik serta internasional, khususnya untuk pengembangan N219.
Tujuan kerja sama dan langkah awal
MoU bertujuan mempercepat realisasi konektivitas antara Kertajati dengan pusat-pusat industri dan pelabuhan. Pemerintah menekankan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal untuk penelitian potensi ekonomi kawasan BIJB dan pengembangan kapasitas industri penerbangan nasional.
Posisi strategis BIJB
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan BIJB di Kertajati memiliki posisi strategis yang mampu memperlancar koneksi ke Jakarta, Bekasi, Pelabuhan Patimban, Cirebon, dan wilayah Jawa Tengah. Pernyataan disampaikan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
"Kertajati merupakan kawasan strategis, yang memiliki konektivitas ke sejumlah kawasan industri. Konektivitas ke Jakarta, kawasan industri di Bekasi, ke Pelabuhan Patimban, ke Cirebon, hingga wilayah Jawa Tengah,"
Fokus pada Pesawat N219 dan pasar ekspor
Pemerintah melihat potensi besar pengembangan N219 sebagai pesawat ideal untuk rute perintis, khususnya wilayah Nusantara yang geografisnya menantang seperti Papua dan Kalimantan. Selain memenuhi kebutuhan domestik, kerja sama ini diarahkan untuk menembus pasar Asia Pasifik dan Afrika.
"Target kita untuk dalam negeri maupun luar negeri, khususnya pengembangan produk nasional Pesawat N219. Geografi di Indonesia menantang, idealnya penerbangan perintis, Papua, Kalimantan, banyak hutan-hutan, tapi justru ini taktis penerbangan perintis,"
Respon industri dan pemerintah daerah
Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, menyambut baik dukungan pemerintah dan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kerja sama dengan koordinasi intensif bersama pelaku industri. Pelaksanaan awal akan dimulai pada Agustus dan fokus pada pengembangan operasional di BIJB.
"Kerja sama ini kami akan lakukan eksisting terlalu dahulu, dan akan mulai bekerja pada Agustus. Kami koordinasikan semua penerbangan, kami kembangkan di sana,"
Wakil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Perekonomian Setda Jabar Budi Kurnia, mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia berharap kolaborasi dapat mendorong investasi, memperkuat rantai pasok, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
"Diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, sekaligus menjadi pusat inovasi. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan,"
Dampak dan prospek ke depan
Jika terealisasi, kerja sama PTDI dan BIJB diperkirakan akan meningkatkan kapasitas perawatan pesawat, memperluas layanan penerbangan perintis, dan menarik investasi industri pendukung. Pemerintah menargetkan manfaat ekonomi lokal, peningkatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja sebagai hasil konkret dari inisiatif ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PKP Pangkas Tahapan Program Bedah Rumah Jadi 10 Tahap
Kementerian PKP memadatkan tahapan Program Bedah Rumah dari 24 menjadi 10 tahap untuk percepat pelaksanaan t...
Mensos Pastikan Heru Baskoro Dapat Pendampingan hingga Tuntas
Mensos pastikan Heru Baskoro dijemput dan mendapat perawatan residensial serta pendampingan medis dan sosial...
MenPPPA Pastikan Hak Anak Korban Kebakaran Lombok Tengah
MenPPPA Arifah Fauzi pastikan hak dua anak korban kebakaran pesantren Lombok Tengah terpenuhi, termasuk laya...
Ribuan WNI Ganti Kewarganegaraan, Akademisi Waspadai Brain Drain
Kemenkumham catat hampir 8.000 WNI ajukan pelepasan kewarganegaraan lima tahun terakhir; akademisi khawatir...
Komisi XII Desak BKPM Buka Data Perusahaan Penerima Izin
Komisi XII DPR mendesak BKPM membuka identitas perusahaan penerima izin investasi untuk memperkuat pengawasa...
Prabowo Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Pemerintah di bawah Prabowo pastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu, sambil menjamin peng...