Kemenkop Serap 87,25% Anggaran 2025 dan Pertahankan WTP

Kementerian Koperasi merealisasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,006 triliun atau 87,25% dari pagu efektif. Realisasi ini dipaparkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 15 Juli 2026. Kemenkop juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Realisasi anggaran dan penyerapan

Menteri Ferry menjelaskan realisasi mencapai Rp1.006,28 miliar dari pagu efektif sebesar Rp1.153,30 miliar. Ia menambahkan bahwa sebagian besar satuan kerja pusat mencatat penyerapan di atas 93 persen.

Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan beberapa satuan kerja mencapai sekitar 97 persen.

Penyerapan di daerah dan tantangan pelaksanaan

Di tingkat daerah, realisasi Dana Dekonsentrasi tercatat lebih rendah, yaitu 81,22%. Kemenkop menyebut tantangan geografis dan luasnya wilayah pendampingan menjadi penyebab utama keterlambatan eksekusi bantuan.

Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas.

Dampak program KDKMP dan capaian pelatihan

Pagu yang meningkat pada 2025 digunakan untuk mempercepat program prioritas, terutama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selama 2025 Kemenkop melaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan dan pendampingan.

• Lebih dari 15.000 pendamping KDKMP dilatih;
• 143.000 pengurus KDKMP mengikuti pelatihan;
• 206.000 sumber daya manusia koperasi mendapat pembinaan.

Selain itu, sebanyak 69 koperasi telah terintegrasi dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kemenkop, alokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat kapabilitas dan jejaring koperasi di daerah.

Opini WTP dan tata kelola

Kemenkop mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan kementerian, memperpanjang catatan opini tanpa pengecualian sejak 2014. Menteri Ferry menilai capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan kami yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan DPR dan langkah ke depan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong agar Kemenkop terus meningkatkan efektivitas belanja negara. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran menghasilkan dampak yang terukur bagi penguatan koperasi nasional.

Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan keterkaitan yang terukur. Yakni antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi.

Ke depan, fokus Kemenkop akan diuji pada kemampuan mempercepat penyerapan di daerah dan memastikan hasil pelatihan serta integrasi koperasi memberi manfaat ekonomi nyata. Pengawasan dan evaluasi anggaran menjadi kunci untuk mempertahankan opini WTP sekaligus meningkatkan dampak program.