Megawati: Politik Anggaran Harus Jadi Instrumen Keadilan Sosial

Megawati Soekarnoputri menegaskan politik anggaran harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial. Pernyataan itu disampaikan saat membuka secara virtual Bimtek Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia dan Pembekalan KSB DPC Partai di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat 5 Juni 2026. Ia meminta kader menjaga pengelolaan APBD agar transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

Arahan soal APBD dan akuntabilitas

Megawati menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah. Karena itu setiap penggunaan APBD harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Jaga betul penggunaan APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ia mengingatkan kader yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan rakyat harus dijaga sepanjang hayat, sementara jabatan bersifat sementara.

Jangan biarkan jabatan membuat kader jauh dari rakyat. Jabatan itu sementara, tetapi kepercayaan rakyat adalah kepercayaan yang harus dijaga seumur hidup.

Prioritas bagi petani, nelayan, buruh, dan UMKM

Dalam arahannya, Megawati menggarisbawahi perlunya kebijakan anggaran yang berpihak kepada kelompok ekonomi rakyat. Ia meminta perhatian khusus untuk ketahanan pangan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lindungi petani, nelayan, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat. Jaga kedaulatan pangan dan tingkatkan UMKM.

Menurutnya, politik kehilangan makna bila pemimpin tidak hadir di tengah masyarakat. Ia mendorong kader untuk turun langsung memahami persoalan rakyat.

Turunlah ke bawah. Politik kemanusiaan menemukan maknanya ketika kita hadir di tengah rakyat.

Lingkungan dan perubahan iklim

Megawati juga memberi perhatian pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat.

Perubahan iklim bukan hal biasa. Kader PDI Perjuangan harus menjadi pelopor dalam menjaga ruang hijau, sungai, dan berbagai sumber kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan, menurutnya, diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi fisik, tetapi juga dari keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesehatan dan kemandirian bangsa

Selain ekonomi dan lingkungan, Megawati meminta perhatian pada pemerataan layanan kesehatan. Setiap warga harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi.

Kita harus memastikan bahwa setiap warga dapat menerima pelayanan kesehatan yang setara dan maksimal saat mereka membutuhkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemandirian nasional, dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri agar bangsa tidak bergantung pada belas kasihan pihak lain.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hidup dari belas kasihan orang lain.

Dengan arahannya pada forum bimtek, Megawati berharap kader PDI Perjuangan semakin mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, menjaga akuntabilitas anggaran, dan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga negara.