Pemko Medan Nonaktifkan Lurah Aur Usai Temuan Dugaan Pungutan

Medan — Pemerintah Kota Medan menonaktifkan Lurah Aur, Erfin Hadi Syahputra Hasibuan, menyusul rekomendasi hasil audit khusus Inspektorat yang menemukan dugaan pungutan di luar ketentuan. Keputusan ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan disiplin berjalan objektif dan independen.

Audit Inspektorat dan langkah administratif

Inspektorat Kota Medan menyelesaikan audit khusus setelah menerima laporan dari masyarakat. Hasil pemeriksaan merekomendasikan agar yang bersangkutan diproses melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dengan kemungkinan sanksi disiplin berat.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap Lurah Aur. Kebijakan ini diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, agar pemeriksaan dapat berjalan tanpa intervensi.

Penangkapan WNA dalam kasus penipuan online

Tim Direktorat Siber Polda Sumatera Utara mengamankan tiga warga negara asing dan dua warga negara Indonesia terkait dugaan penipuan online alias scamming. Penyidik telah menetapkan seorang WNI berinisial VM sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Sedangkan empat pelaku lainnya yang turut diamankan masih berstatus sebagai saksi. Kelima orang itu sudah pernah bekerja di Kamboja selama satu tahun," ujar Direktur Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono, Kamis 6 Agustus.

Penyidikan masih berlanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan mengurai jaringan serta modus operandi tindak penipuan tersebut.

LBH Medan kritik penanganan kasus kematian

Lembaga Bantuan Hukum Medan mengkritik pihak kepolisian setempat terkait penanganan kasus kematian Winda Lorenza Gowasa. LBH menilai pernyataan yang menyebut korban meninggal karena bunuh diri terlalu prematur jika belum didukung hasil penyelidikan dan penyidikan lengkap.

LBH menekankan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan transparansi. Pengungkapan kebenaran materiil harus berdasarkan pembuktian objektif yang melibatkan pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti forensik sesuai kaidah Scientific Crime Investigation.

Ketiga perkara tersebut mencerminkan tekanan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Medan. Proses disiplin, penyidikan pidana, dan investigasi forensik yang transparan diperlukan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan keadilan.