Hasto: Makan Bergizi Gratis Lebih Efektif jika Libatkan Warung Lokal

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis lebih efektif jika melibatkan warung dan UMKM secara gotong royong.

SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih tepat sasaran dan mendorong ekonomi lokal jika pelaksanaannya berbasis masyarakat. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (20/7/2026).

Pelibatan warung dan UMKM sebagai solusi

Hasto menilai kritik partainya bukan terhadap tujuan program, melainkan pada metode pelaksanaan yang masih bersifat sentralistis. Menurutnya, melibatkan warga sekitar, warung makan, dan pelaku usaha mikro dapat membuat distribusi gizi lebih efektif sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan program penanganan gizi buruk dan stunting di beberapa daerah yang menerapkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Dengan pola itu, layanan publik meningkat dan muncul efek berganda bagi perekonomian setempat.

Pendekatan gotong royong kontra model top-down

Hasto menegaskan pendekatan gotong royong sejalan dengan prinsip partainya dalam pelayanan publik. Ia menilai program pemerintah akan lebih kuat bila pelaksanaannya memberi ruang partisipasi masyarakat, bukan hanya keputusan terpusat dari atas.

"Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,"

Kekhawatiran soal peran perguruan tinggi

Hasto juga mempertanyakan kebijakan yang memberi kewenangan kepada perguruan tinggi mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG. Ia mengingatkan fungsi kampus sebaiknya fokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

"Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi,"

Larangan kader dan tindak lanjut partai

Hasto menegaskan Program MBG adalah pelayanan publik dan bukan ruang komersialisasi atau kepentingan politik. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan melarang kadernya terlibat dalam bisnis atau operasional program tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

Ketika muncul dugaan keterlibatan kader dalam pelaksanaan MBG, DPP partai telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Hasto menyatakan sanksi akan diberlakukan jika pelanggaran terbukti sesuai mekanisme partai.

Selain itu, partai telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut dan akan mengirimkan surat susulan jika belum memperoleh jawaban. Pernyataan ini menegaskan posisi partai dalam mengawal pelaksanaan Program MBG agar tetap fokus pada rakyat dan pelayanan publik.