Hasto: MBG Lebih Efektif jika Libatkan Warung dan UMKM Lokal

SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih efektif jika dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan melibatkan warung serta pelaku UMKM lokal. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (20/7/2026).

Pelibatan warga, warung, dan UMKM

Hasto menilai pelibatan masyarakat sekitar sekolah—termasuk warung makan dan pelaku usaha mikro—dapat membuat program pemenuhan gizi lebih tepat sasaran dan memberi dampak ekonomi lokal. Menurutnya, pola ini menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada anak-anak sekolah.

Ia mencontohkan keberhasilan penanganan gizi buruk dan penurunan angka stunting di beberapa daerah yang dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha lokal.

Kritik terhadap pendekatan top-down

Hasto menegaskan kritik partainya bukan menentang tujuan MBG, melainkan metode pelaksanaannya yang masih bersifat sentralistis. Ia menyarankan agar pelaksanaan program mengutamakan basis masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

“Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,”

Peran perguruan tinggi dalam MBG

Hasto mempertanyakan pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG. Ia menekankan fungsi utama kampus adalah pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjalankan operasional program publik.

Menurutnya, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat kajian dan evaluasi, bukan pengelola harian layanan gizi.

Larangan kader dan mekanisme internal

Partainya, kata Hasto, melarang kader terlibat dalam bisnis atau pelaksanaan MBG untuk menghindari konflik kepentingan. Jika ada bukti keterlibatan kader yang melanggar, DPP akan memberikan sanksi sesuai mekanisme partai.

Hasto menegaskan bahwa MBG adalah program negara yang harus dijalankan sebagai pelayanan publik, bukan menjadi ruang komersialisasi atau kepentingan politik.

Tindak lanjut dan klarifikasi kepada BGN

PDI Perjuangan telah meminta klarifikasi dari pihak terkait atas informasi dugaan keterlibatan kader dalam pelaksanaan MBG. Partai juga telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional dan akan mengirimkan surat susulan jika belum menerima jawaban.

Dengan pendekatan yang lebih berbasis masyarakat, Hasto berharap Program MBG bisa memenuhi tujuan gizi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.