DPRD Malang Usulkan School Based Kitchen untuk Program Makan Bergizi Gratis

Malang, 23 Juni 2026 — Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan melalui skema school based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Usulan ini disampaikan untuk menekan risiko teknis, mempermudah pengawasan, dan menjaga kualitas makanan yang diterima siswa setelah muncul temuan masalah seperti makanan basi dan kendala distribusi.

Mengapa dapur berbasis sekolah

Amithya menilai model dapur di lingkungan sekolah membuat proses distribusi lebih terkontrol. Jarak layanan menjadi lebih pendek sehingga pengawasan bisa dilakukan langsung oleh tenaga sekolah atau Satgas setempat.

Dengan pengelolaan di sekolah, kualitas makanan dapat dipantau dari tahap persiapan hingga penyajian. Selain itu, distribusi yang lebih singkat mengurangi potensi kerusakan saat transportasi.

"Saya kira school based kitchen ini bisa menjadi acuan standar yang baik untuk program ini," kata Amithya, Selasa, 23 Juni 2026.

Sistem pelaporan dan evaluasi

Amithya mengusulkan agar setiap sekolah wajib menyampaikan laporan rutin mengenai pelaksanaan teknis MBG. Laporan tersebut mencakup data distribusi, kondisi penyajian, dan hasil pemantauan terhadap penerima manfaat.

Menurutnya, laporan teknis idealnya dibuat setiap bulan, sementara evaluasi gizi dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk melihat perbaikan atau masalah yang muncul.

"Lalu enam bulan sekali ada pelaporan terkait perbaikan gizi dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali penyempurnaan yang bisa dilakukan Satgas dalam program ini," ujar Amithya.

Prioritas anggaran dan penguatan Satgas

Selain perubahan pola distribusi, Amithya mendorong pengaturan ulang segmentasi penerima manfaat. Ia menilai alokasi anggaran besar sebaiknya diprioritaskan ke daerah yang paling membutuhkan agar program lebih tepat sasaran.

Amithya juga meminta pemerintah pusat memperkuat fungsi Satgas MBG di daerah untuk melakukan supervisi teknis, termasuk distribusi, mutu makanan, dan verifikasi pelaporan di sekolah.

"Percuma kalau kita punya kebijakan tetapi tidak dimonitor dan dievaluasi. Jangan sampai kita menginvestasikan sekian banyak uang rupiah untuk kemudian teledor dalam supervisinya," tegasnya.

Ancaman penghentian sementara jika tidak ada perbaikan

Ia menambahkan, jika persoalan teknis terus berulang tanpa perbaikan berarti, pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan penghentian sementara program sampai ditemukan formulasi pelaksanaan yang lebih aman dan tepat.

"Pada intinya, jika berbagai persoalan teknis masih terus berulang tanpa ada perubahan yang berarti, saya kira pemerintah pusat sebaiknya menghentikan sementara program tersebut hingga ditemukan formulasi pelaksanaan yang lebih baik," pungkasnya.

Langkah selanjutnya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat dan dinas terkait. Pengaturan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan tahap pilot implementasi di sekolah-sekolah akan menjadi kunci untuk memastikan program MBG berjalan aman dan efektif.