Majapahit Digital Didorong Jadi Platform Pengaduan Publik Terpadu
SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mendorong pengembangan aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) menjadi platform pelayanan publik terpadu. Pada Kamis (5/11/2026), ia menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.
Prioritas: dari fitur ke kepastian penyelesaian
Menurut Saifudin, transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah fitur. Yang lebih penting adalah kemudahan pelaporan, kecepatan respons pemerintah, dan kepastian penyelesaian laporan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh bingung ke mana harus mengadu.
Jangan sampai kita hanya bangga memiliki aplikasi digital, tetapi masyarakat masih kesulitan menyampaikan keluhan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan.
Fitur prioritas yang diusulkan
Saifudin mengusulkan sejumlah fitur agar Majadigi berfungsi optimal sebagai penghubung warga dengan perangkat daerah. Berikut beberapa fitur prioritas yang dia sebutkan:
- Kanal Aduan Warga dengan kemampuan mengunggah foto, video, dan lokasi.
- Fitur pelacakan (tracking) untuk mengetahui tahapan penanganan pengaduan.
- Integrasi otomatis antar-OPD dan pemerintah kabupaten/kota agar laporan langsung diteruskan ke instansi berwenang.
- Sistem bukti penyelesaian dan mekanisme penilaian kualitas penanganan oleh pelapor.
SLA, bukti tindak lanjut, dan indikator transparansi
Saifudin menekankan perlunya standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Setiap pengaduan harus memiliki target waktu respons dan penyelesaian yang jelas. Ia memberikan contoh standar konfirmasi penerimaan laporan maksimal 1 x 24 jam kerja.
Jangan sampai laporan masyarakat hanya berubah status menjadi selesai di dalam sistem, tetapi faktanya persoalan di lapangan belum selesai. Harus ada bukti tindak lanjut dan masyarakat berhak memberikan penilaian.
Untuk memastikan akuntabilitas, ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka data kinerja Majadigi. Indikator yang perlu dipublikasikan antara lain:
- Jumlah pengguna aktif
- Layanan yang terintegrasi
- Jumlah pengaduan masuk dan persentase penyelesaian
- Rata-rata waktu respons pemerintah
Akses mudah untuk semua lapisan masyarakat
Saifudin juga meminta agar tampilan Majadigi sederhana dan ringan. Tujuannya agar warga desa, lansia, dan pengguna yang belum terbiasa teknologi dapat mengakses layanan tanpa kesulitan. Dia menegaskan pentingnya satu pintu layanan agar masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi.
Teknologi itu seharusnya mendekatkan pelayanan kepada rakyat, bukan justru membuat rakyat semakin sulit mengakses pemerintah. Cukup satu pintu, satu akses, dan ada kepastian pelayanan.
Ia berharap Majadigi berkembang menjadi platform pemerintahan digital yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, teknologi berfungsi bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi juga instrumen untuk memastikan aspirasi warga berujung pada tindakan nyata.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Kediri Petakan Daerah Rawan Bencana Jelang Peralihan Musim
Bupati Kediri minta pemetaan daerah rawan bencana dan mitigasi jelang peralihan musim untuk antisipasi keker...
Lumajang Salurkan BLT DBHCHT Rp600.000 untuk 300 Petani Tembakau
Lumajang menyalurkan BLT DBHCHT Rp600.000 kepada 300 petani dan buruh tani tembakau di Yosowilangun Kidul pa...
Eri: Warga Surabaya Diminta Terus Jadi Pahlawan Gotong Royong
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak warga jadi pahlawan lewat kepedulian sosial dan gotong royong pada p...
Puan: DPR Tindaklanjuti HMP Pemakzulan Gibran Usai Sidang
Puan Maharani mengatakan DPR akan menindaklanjuti usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran setelah pembukaa...
DPRD Minta DLH Perbaiki Pengawasan Solar Truk Sampah
DPRD Surabaya minta DLH perbaiki pengawasan penggunaan solar truk sampah setelah dugaan penyalahgunaan melib...
Pemkab Blitar Kembangkan Pasar Kanigoro Jadi Mal Pelayanan Publik
Pemkab Blitar merencanakan revitalisasi Pasar Kanigoro menjadi Mal Pelayanan Publik terintegrasi pasar moder...