Majapahit Digital Didorong Jadi Platform Pengaduan Publik Terpadu

SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mendorong pengembangan aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) menjadi platform pelayanan publik terpadu. Pada Kamis (5/11/2026), ia menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.

Prioritas: dari fitur ke kepastian penyelesaian

Menurut Saifudin, transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah fitur. Yang lebih penting adalah kemudahan pelaporan, kecepatan respons pemerintah, dan kepastian penyelesaian laporan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh bingung ke mana harus mengadu.

Jangan sampai kita hanya bangga memiliki aplikasi digital, tetapi masyarakat masih kesulitan menyampaikan keluhan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan.

Fitur prioritas yang diusulkan

Saifudin mengusulkan sejumlah fitur agar Majadigi berfungsi optimal sebagai penghubung warga dengan perangkat daerah. Berikut beberapa fitur prioritas yang dia sebutkan:

• Kanal Aduan Warga dengan kemampuan mengunggah foto, video, dan lokasi.
• Fitur pelacakan (tracking) untuk mengetahui tahapan penanganan pengaduan.
• Integrasi otomatis antar-OPD dan pemerintah kabupaten/kota agar laporan langsung diteruskan ke instansi berwenang.
• Sistem bukti penyelesaian dan mekanisme penilaian kualitas penanganan oleh pelapor.

SLA, bukti tindak lanjut, dan indikator transparansi

Saifudin menekankan perlunya standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Setiap pengaduan harus memiliki target waktu respons dan penyelesaian yang jelas. Ia memberikan contoh standar konfirmasi penerimaan laporan maksimal 1 x 24 jam kerja.

Jangan sampai laporan masyarakat hanya berubah status menjadi selesai di dalam sistem, tetapi faktanya persoalan di lapangan belum selesai. Harus ada bukti tindak lanjut dan masyarakat berhak memberikan penilaian.

Untuk memastikan akuntabilitas, ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka data kinerja Majadigi. Indikator yang perlu dipublikasikan antara lain:

• Jumlah pengguna aktif
• Layanan yang terintegrasi
• Jumlah pengaduan masuk dan persentase penyelesaian
• Rata-rata waktu respons pemerintah

Akses mudah untuk semua lapisan masyarakat

Saifudin juga meminta agar tampilan Majadigi sederhana dan ringan. Tujuannya agar warga desa, lansia, dan pengguna yang belum terbiasa teknologi dapat mengakses layanan tanpa kesulitan. Dia menegaskan pentingnya satu pintu layanan agar masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi.

Teknologi itu seharusnya mendekatkan pelayanan kepada rakyat, bukan justru membuat rakyat semakin sulit mengakses pemerintah. Cukup satu pintu, satu akses, dan ada kepastian pelayanan.

Ia berharap Majadigi berkembang menjadi platform pemerintahan digital yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, teknologi berfungsi bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi juga instrumen untuk memastikan aspirasi warga berujung pada tindakan nyata.