Mahasiswa Divonis 7,5 Tahun Penjara karena Edarkan Sabu di Medan
Medan, 29 Juli — Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Yudistira (23), mahasiswa yang terbukti mengedarkan sabu, dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan3 bulan. Putusan dibacakan Rabu (29/7) oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim.
Putusan pengadilan
Majelis menilai perbuatan Yudistira terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Vonis lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon hukuman 8 tahun penjara.
“Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp500 juta dengan subsider 3 bulan penjara,”
Pertimbangan hakim
Dalam pertimbangan, majelis menyebut perbuatan terdakwa memberatkan karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Namun hakim mencatat faktor meringankan: Yudistira mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
“Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali,”
Kronologi perkara
Menurut dakwaan jaksa, kasus bermula ketika Yudistira membeli sabu dari seorang yang berstatus DPO bernama Bombom. Ia membayar Rp480 ribu untuk paket sabu yang rencananya akan dijual kembali.
Saat hendak melakukan penjualan, petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan menemukan sabu seberat 1,04 gram dalam kepemilikannya. Barang bukti dan penangkapan menjadi dasar tuntutan dan vonis pengadilan.
Tuntutan dan opsi hukum
Setelah putusan dibacakan, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk pikir-pikir apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Vonis kali ini tetap kurang dari tuntutan awal JPU, sehingga pilihan banding menjadi kemungkinan yang terbuka.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengedaran narkotika, meski dalam jumlah kecil, berpotensi berujung pada hukuman penjara jangka panjang dan denda besar. Proses hukum berikutnya akan menentukan apakah vonis ini berkekuatan hukum tetap atau bergeser setelah upaya banding.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...