MA Ringankan Hukuman Mantan Kadis Kominfo Taput atas Kasus Korupsi ISP
Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, Polmudi Sagala, dalam kasus korupsi pengadaan Internet Service Provider (ISP) pada 2020–2021. Putusan kasasi No. 367 K/PID.SUS/2026 yang tercatat di SIPP PN Medan menolak kasasi terdakwa dan menetapkan hukuman sama dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Putusan ini diumumkan pada Senin (8/6) dan mengembalikan vonis ringan dibandingkan keputusan pengadilan banding.
Putusan kasasi: kembali ke vonis PN Medan
MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sebelumnya menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Dengan putusan kasasi, hukuman Polmudi disesuaikan kembali menjadi sama seperti PN Medan, yaitu tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Ketua majelis hakim MA menyatakan penolakan kasasi tersebut melalui catatan di SIPP PN Medan.
"Tolak kasasi terdakwa Polmudi Sagala dengan perbaikan pidana penjara, pidana denda, dan pidana pengganti denda conform atau sama dengan putusan PN Medan,"
Pasal yang diterapkan
Perbuatan Polmudi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan kasasi menguatkan bahwa dakwaan subsider terpenuhi oleh majelis hakim.
Tuntutan jaksa dan perkara terdakwa lain
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebelumnya menuntut Polmudi enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan kasasi MA lebih ringan dibanding tuntutan tersebut karena mengembalikan hukuman menjadi sesuai PN Medan.
Polmudi diadili bersama Hanson Einstein Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hanson divonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Vonis Hanson telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya banding dari terdakwa maupun JPU.
Kerugian negara
Negara mengalami kerugian dalam kasus pengadaan ISP ini sebesar Rp2,8 miliar. Rinciannya tercatat pada dua tahun anggaran sebagai berikut.
| Tahun | Kerugian (Rp) |
|---|---|
| 2020 | 1.000.000.000 |
| 2021 | 1.800.000.000 |
| Total | 2.800.000.000 |
Dengan putusan kasasi ini, hukuman Polmudi kembali disesuaikan ke tingkat yang lebih ringan. Keputusan MA menutup upaya hukum kasasi pihak terdakwa, sehingga status putusan banding dan tingkat pertama kini menjadi acuan akhir untuk hukuman yang dijatuhkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...