LPDB Salurkan Rp55 Miliar, Koperasi Berangkatkan 86 PMI ke Jepang
LPDB menyalurkan dana bergulir Rp55 miliar kepada Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari sehingga koperasi itu memberangkatkan 86 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, dalam keterangan resmi pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Pembiayaan dan tujuan program
Skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dirancang memberi biaya lebih ringan kepada calon pekerja. Dengan suku bunga rendah, koperasi dapat menanggung sebagian biaya keberangkatan dan pelatihan.
"Ini adalah bentuk afirmasi pemerintah. Dengan bunga yang sangat rendah, koperasi bisa memberdayakan masyarakat. Bahkan, ada pekerja yang berangkat tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun karena skema pembiayaan yang inovatif ini."
Pernyataan tersebut disampaikan Farida sebagai penjelasan atas kebijakan pembiayaan yang mendukung akses kerja internasional.
Kronologi pemberangkatan dan sektor penempatan
Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari memberangkatkan 86 PMI yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor hospitality dan jasa konstruksi di Jepang. Proses pemberangkatan melibatkan pelatihan hingga penyelesaian dokumen keberangkatan.
Ketua koperasi, Aditya Affasha Riawan, menyatakan keberangkatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak.
"Program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekaligus membuka akses pekerjaan di pasar global."
Sinergi lembaga dan pendampingan
Menurut Aditya, kerja sama melibatkan beberapa pihak untuk memastikan keberhasilan program. Kolaborasi ini mencakup pembiayaan, pelatihan, dan pengawasan penempatan tenaga kerja.
- Kementerian Koperasi (Kemenkop)
- LPDB sebagai penyedia dana
- Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari
- Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mitra
Koperasi juga menjanjikan pendampingan berkelanjutan bagi pekerja selama masa kerja di Jepang. Pendampingan ini mencakup aspek administratif, adaptasi budaya, dan perlindungan hak pekerja.
Implikasi dan prospek
Wamenkop menilai skema ini menunjukkan transformasi koperasi menjadi lembaga yang membuka peluang kerja internasional. Farida menegaskan koperasi dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional bersama BUMN dan sektor swasta.
Program ini berpotensi menjadi model pembiayaan bagi koperasi lain yang ingin memperluas layanan penempatan tenaga kerja ke pasar global. Pengawasan dan evaluasi ke depan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan PMI.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...