Mendagri: Layanan Dasar Pascabencana di Sumatra Mulai Pulih

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Tito menjelaskan respons berjalan melalui tiga tahapan untuk memastikan bantuan cepat dan terkoordinasi.

Tahapan penanganan bencana

Tito merinci ada tiga tahapan utama: tanggap darurat, masa transisi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase awal, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bergerak di bawah komando langsung Presiden untuk akselerasi działania.

Koordinasi ini dimaksudkan agar distribusi logistik dan layanan dasar bisa cepat kembali tersedia bagi warga terdampak.

Kondisi layanan dasar

Tito menyampaikan sebagian besar layanan dasar sudah pulih. "Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor," kata Tito.

"Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor,"

Dia menambahkan, layanan pemerintahan di tingkat daerah mulai aktif kembali walau beberapa kantor masih memanfaatkan fasilitas sementara. Rumah sakit dan puskesmas disebut telah beroperasi, namun beberapa titik masih memerlukan optimalisasi.

Infrastruktur dan akses

Dari sisi infrastruktur nasional, akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama bantuan telah terhubung kembali. Meski demikian, beberapa ruas masih bersifat sementara dan perlu perbaikan jangka menengah.

Tito mengakui masih ada wilayah terisolir akibat longsor pada akses lokal. Penanganan lanjutan diperlukan untuk membuka akses dan mempercepat pemulihan ekonomi setempat.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ikut hadir dalam pembahasan dan menyatakan DPR serta pemerintah sepakat pada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Pembahasan mencakup rencana kerja hingga aspek teknis pelaksanaan di lapangan.

Kesepakatan ini membuka jalan bagi program pemulihan yang lebih terstruktur, termasuk prioritas perbaikan infrastruktur vital dan layanan kesehatan.

Ke depan, fokus utama adalah membuka akses yang masih tertutup, memperkuat layanan kesehatan di titik kritis, dan mempercepat rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas normal.