Labuhanbatu Gelar Rapat Persiapan Penilaian Ombudsman 2026

Rantauprapat — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat teknis persiapan tindak lanjut hasil Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026. Rapat dipimpin Plh Sekretaris Daerah Abdi Jaya Pohan, Selasa, 5 Agustus 2026, di ruang rapat Bupati Jalan SM. Raja Rantauprapat.

Peserta dan tujuan rapat

Rapat dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta pejabat yang menjadi lokus penilaian. Agenda utama adalah menyamakan pemahaman dan memetakan langkah konkret agar tahapan penilaian oleh Ombudsman berjalan sesuai standar.

Arahan Plh Sekda

Abdi Jaya Pohan menginstruksikan seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil Entry Meeting. Ia menekankan pentingnya pelengkapan dokumen, ketersediaan standar layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

"Penilaian Ombudsman bukan sekadar mengejar nilai, tetapi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah harus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel."

Tindak lanjut yang diminta

Untuk mempercepat persiapan, Plh Sekda meminta OPD melakukan beberapa langkah prioritas, antara lain:

• Melengkapi seluruh dokumen pendukung sesuai checklist Entry Meeting;
• Memastikan standar pelayanan dan SOP tersedia serta mudah diakses publik;
• Memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat agar responsif dan terdokumentasi;
• Melakukan evaluasi internal untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Perhatian pada kelompok marginal

Kabag Organisasi dan Tata Administrasi (Orta), Hama Muddin, menyoroti pentingnya pelayanan ramah bagi kelompok marginal. Ia meminta setiap OPD mengevaluasi standar pelayanan dan mekanisme pengelolaan pengajuan di unit kerja masing-masing agar inklusif dan tidak diskriminatif.

Harapan dan komitmen pemerintah

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam terhadap mekanisme penilaian. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen meningkatkan kualitas layanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan persiapan yang terstruktur, pemerintah daerah menargetkan evaluasi Ombudsman dapat berlangsung optimal dan menjadi titik tolak perbaikan layanan publik yang berkelanjutan.