Kudatuli 1996: Lamongan Tegaskan Demokrasi untuk Rakyat

Lamongan — Peringatan 30 tahun Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Kabupaten Lamongan digelar sebagai momentum refleksi dan teguran politik. Acara yang berlangsung pada 27 Juli menegaskan bahwa perjuangan demokrasi harus melahirkan pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Peringatan sebagai pengingat demokrasi

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menekankan makna fundamental Kudatuli bagi kualitas pemerintahan daerah. Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti sebagai wacana semata, tetapi harus terealisasi dalam kebijakan pro-rakyat.

"Demokrasi dibangun melalui keberanian dan pengorbanan. Semangat itu kami terjemahkan dengan menghadirkan pemerintahan yang terbuka, siap mendengar aspirasi, dan bekerja penuh integritas demi kepentingan masyarakat,"

Dirham menambahkan bahwa stabilitas dan kemajuan daerah hanya mungkin dicapai melalui gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman.

Doa lintas iman dan pesan persatuan

Acara diwarnai doa lintas agama yang melibatkan tokoh Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu. Kehadiran mereka dimaknai sebagai bukti bahwa perbedaan keyakinan menjadi modal sosial untuk merawat kerukunan.

"Perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk merawat persatuan. Kami berharap generasi muda belajar dari sejarah agar senantiasa mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog, hukum, dan perdamaian,"

Pesan itu disampaikan oleh Pemuka Agama Hindu Lamongan, Mangku Tadi, yang mendorong dialog kemanusiaan sebagai jalan penyelesaian konflik.

Satyam Eva Jayate: kebenaran dan pengawalan hak

Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Husen, menegaskan bahwa perkumpulan untuk mengenang 27 Juli 1996 bukan bertujuan menanam dendam. Ia mengutip prinsip Satyam Eva Jayate untuk menegaskan bahwa kebenaran perlu diperjuangkan.

"Peringatan Kudatuli bukan untuk memelihara rasa dendam, melainkan untuk menegaskan prinsip Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran butuh diperjuangkan dan kebenaran pasti menang,"

Husen juga menyerukan pengawalan terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan upah layak.

Dari simbol ke kebijakan: fokus anggaran dan legislasi

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan menyatakan peringatan itu harus diterjemahkan ke kebijakan pro-rakyat. Ketua fraksi, Erna Sujarwati, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran sebagai bukti pengabdian.

"Kami secara tegas menolak politik pengancaman dan intimidasi. Tugas kami di legislatif adalah memastikan anggaran daerah berfokus pada keadilan sosial,"

Fraksi melakukan serapan aspirasi melalui skema "belanja masalah" dan menindaklanjutinya lewat regulasi dan pengawasan. Langkah konkret yang disebutkan meliputi:

• Perda Perlindungan Peternak untuk melindungi usaha peternakan lokal;
• Evaluasi data kemiskinan untuk perbaikan pendataan sosial dan penyaluran bantuan;
• Pengawalan program Lamongan 1 Data untuk transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Implikasi dan harapan ke depan

Peringatan Kudatuli di Lamongan menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan bahwa kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan menindas. Para penyelenggara dan tokoh masyarakat berharap generasi muda tetap kritis, bersuara santun, dan menjaga persatuan saat memperjuangkan aspirasi.