Menkeu: Keikutsertaan Danantara dalam Rapat KSSK Sah
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa, 28 Juli 2026 di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta, untuk pertama kali melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rapat koordinasi. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan kehadiran Danantara atas arahan Presiden dan menegaskan tidak melanggar undang-undang.
Siapa yang hadir dan alasan undangan
Purbaya mengatakan yang mewakili Danantara adalah CEO Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer Dony Oskaria. Biasanya rapat KSSK hanya dihadiri oleh para anggota tetap.
- Menteri Keuangan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
Menurut Purbaya, Presiden mengarahkan agar pertemuan juga mendengar masukan dunia usaha, khususnya peran BUMN yang diwakili Danantara.
Barusan kami selesai melakukan rapat koordinasi KSSK, atas arahan Bapak Presiden, kami mengundang Danantara juga
Status hukum dan hak suara
Purbaya menegaskan bahwa keikutsertaan Danantara tidak bertentangan dengan aturan. Dalam regulasi KSSK, rapat dapat dihadiri lembaga atau pihak lain yang diundang.
Meski hadir, posisi Danantara hanya sebagai undangan dan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
KSSK sebagai regulator ada saatnya ingin mendengar masukan dari pelaku bisnis
Isi pertemuan dan masukan yang disampaikan
Purbaya menyebut rapat berlangsung dinamis dan semua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi kebijakan antar sektor ekonomi. Danantara memberikan masukan terkait kondisi bisnis dan beberapa portofolio yang sedang mereka kelola.
Artinya, kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya
Rosan menyatakan arahan Presiden bertujuan agar keputusan KSSK memberi dampak lebih luas pada perekonomian, dengan mendorong peran dunia usaha selain kebijakan fiskal dan moneter.
Ada arahan dari Presiden Prabowo agar Danantara masuk rapat KSSK agar keputusan lebih berdampak pada perekonomian nasional
Keputusan dan tindak lanjut
KSSK berjanji menyampaikan hasil rapat mengenai stabilitas sistem keuangan pada Senin pekan depan. Komite ini melakukan pertemuan rutin setiap kuartal untuk mengevaluasi kondisi sistem keuangan dalam dan luar negeri serta menentukan langkah kebijakan.
Dengan keterlibatan pihak usaha, KSSK berharap kebijakan yang dirumuskan lebih terinformasi dan selaras antar sektor, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...