KSSK Bersinergi Dukung Kebijakan Pemerintah, BI Tegaskan Stabilitas Rupiah

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Pada pertemuan itu, KSSK menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Koordinasi KSSK dan Dukungan pada Kebijakan Pemerintah

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan KSSK akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuannya adalah memastikan kebijakan makroekonomi dan moneter berjalan sejalan.

"Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama. Khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan," kata Destry.

Bank Indonesia: Fokus pada Intervensi Pasar dan Kebijakan Pro-Growth

Destry menegaskan tidak ada arahan dari pemerintah soal pengganti Gubernur BI, Perry Warjiyo. BI hanya melaporkan kebijakan moneter dengan prioritas mempertahankan stabilitas rupiah.

Menurut Destry, BI akan terus aktif di pasar melalui intervensi spot, DNDF, dan NDF. Selain itu, kebijakan pro-growth akan dilanjutkan lewat instrumen makroprudensial untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami," ujar Destry.

Insentif dan Upaya Tarik Modal Asing

BI berencana memberikan insentif untuk mendorong aliran modal masuk. Salah satu langkahnya adalah penurunan biaya hedging, selaras dengan keputusan rapat dewan gubernur (RDG) Juli lalu. Langkah ini diharapkan memperkuat arus masuk modal asing tanpa menimbulkan volatilitas berlebihan.

Destry juga mengimbau pelaku pasar agar tak panik menyikapi mundurnya Perry Warjiyo, karena Dewan Gubernur lainnya akan melanjutkan tugas sesuai amanah.

"Untuk market ya, tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa?, karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya," kata Destry.

Peserta Rapat dan Pengunduran Diri Gubernur BI

Selain pejabat BI, rapat KSSK dihadiri pejabat tinggi negara dan lembaga terkait. Hadir antara lain:

• Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
• Menteri Investasi dan Kepala Danantara Rosan Roeslani
• Anggota Dewan Gubernur BI: Aida S., Budiman, Filianingsih Hendarta, Ricky P. Gozali, Thomas A.M. Djiwandono
• Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi
• Ketua LPS Anggito Abimanyu
• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan COO Danantara Dony Oskaria

"Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden. Sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Implikasi dan Langkah Ke Depan

Rapat KSSK menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan sambil mendukung kebijakan pemerintah. Keputusan teknis terkait pengisian posisi Gubernur BI akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Pelaku pasar diminta tetap tenang karena kebijakan moneter dan upaya menjaga arus modal akan terus dijalankan untuk menstabilkan ekonomi nasional.