Danantara Dilibatkan dalam Keputusan KSSK atas Arahan Presiden
Presiden Prabowo Subianto meminta agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026, yang dihadiri jajaran KSSK dan CEO Danantara Rosan Roeslani.
Keputusan Presiden dan Peran Danantara
Rapat yang dipimpin Presiden menegaskan bahwa peran Danantara akan menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan KSSK. KSSK sendiri terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Bank Indonesia sebagai koordinator kebijakan stabilitas keuangan.
Rosan Roeslani memastikan arahan tersebut akan membuat Danantara ikut mengambil keputusan bersama KSSK. Ia menilai langkah ini penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan investasi negara.
"Nanti KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan keputusannnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara,"
Tujuan Keterlibatan dan Dampak Ekonomi
Menurut Rosan, keterlibatan Danantara dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat KSSK berdampak langsung ke perekonomian dan dunia usaha. Ia menekankan bahwa tujuan itu bukan hanya soal fiskal dan moneter, melainkan pengaruh terhadap whole ecosystem ekonomi.
"KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya. Supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja, jadi lebih ke whole ecosystem-nya,"
Jadwal Rapat dan Implementasi
Rosan menyampaikan bahwa Danantara akan mengikuti rapat KSSK secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan keterlibatan ini merupakan kali pertama Danantara diikutsertakan dalam forum pengambilan keputusan KSSK.
Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi antar-lembaga yang menangani stabilitas keuangan dan pengelolaan investasi negara.
Tanggapan Bank Indonesia
Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan, dan LPS. Menurut Destry, koordinasi diperlukan untuk menyinergikan kebijakan yang berpotensi saling mempengaruhi.
"Terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan. Dimana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasikan,"
Dengan keputusan ini, pemerintah berupaya menyatukan kebijakan stabilitas keuangan dan investasi negara. Ke depan, publik dan pelaku usaha akan memantau bagaimana integrasi Danantara dalam KSSK memengaruhi kebijakan serta respons pasar.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...