DPRD Medan Kritik Proyek BRT Mebidang: Potensi Timbulkan Kemacetan

Anggota DPRD Medan Lailatul Badri mengkritisi proyek strategis nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang akan dibangun di Kota Medan. Ia menyatakan proyek bernilai Rp1,9 triliun itu berpotensi menyempitkan ruas jalan dan menimbulkan kemacetan baru, demikian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap serta jajaran OPD Pemko Medan. Fraksi Hanura-PKB, yang diwakili Lailatul, mempertanyakan transparansi anggaran pendamping serta mitigasi dampak proyek tersebut.

Kekhawatiran penyempitan jalan dan kemacetan

Lailatul menjelaskan bahwa desain jalur BRT akan mengambil ruang jalan di sejumlah titik. Ia memandang hal ini dapat menciptakan hambatan lalu lintas baru jika tidak ditangani sejak perencanaan.

"Proyek strategis nasional dalam hal ini Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan akan menyebabkan penyempitan ruang jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan baru,"

Menurutnya, pengoperasian BRT yang direncanakan mulai tahun 2028 harus disertai jawaban jelas dari Dinas Perhubungan soal anggaran pendamping dan strategi pengaturan lalu lintas.

Beban APBD dan infrastruktur penerangan

Fraksi Hanura-PKB juga menyorot dampak keuangan proyek terhadap APBD Kota Medan. Selain biaya operasional, terdapat kebutuhan pengadaan ulang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) setelah beberapa unit yang ada dicabut akibat pembangunan jalur.

"Semuanya tidak terlepas dari sejumlah LPJU yang telah dipasang akan dicabut. Dan dipastikan akan ada pengadaan LPJU,"

Isu lingkungan: pemangkasan pohon

Lailatul mengkritik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena pemangkasan pohon terkait pembangunan jalur BRT. Ia menilai DLH semestinya menyiapkan pohon pengganti untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Prioritas penanganan banjir

Anggota DPRD itu menegaskan Pemko Medan sebaiknya lebih dulu mengatasi masalah banjir yang rutin terjadi sebelum mengutamakan teknologi transportasi baru.

"Jadi perlu kami tegaskan di sini, Pemko Medan lebih baik mengutamakan bagaimana mengatasi banjir di Kota Medan yang selalu terjadi... Jangan mengutamakan teknologi jika Kota Medan masih tenggelam karena banjir. Tidak akan berguna teknologi,"

Pengelolaan sampah dan retribusi DLH

Selain BRT, Fraksi juga mengkritik kinerja DLH dalam pengelolaan retribusi sampah yang dinilai belum optimal. Beberapa kendala yang disebut antara lain:

• Minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah
• Tunggakan pembayaran di tingkat kecamatan
• Praktik pengutipan tidak resmi atau pungli
• Keluhan warga terhadap tarif retribusi baru

Lailatul menegaskan persoalan ini semakin berat karena sistem penarikan retribusi belum terdigitalisasi, sehingga pemantauan dan penertiban sulit dilakukan.

Penolakan atau keberatan fraksi terhadap beberapa aspek proyek BRT menempatkan tekanan pada Pemko Medan dan OPD terkait untuk menjelaskan rencana anggaran, mitigasi lalu lintas, serta langkah pengelolaan lingkungan dan infrastruktur sebelum proyek dilanjutkan.