DPRD Medan Minta Periksa Laporan Keuangan KPUM, RAT 2025 Ditunda

Medan — Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan memeriksa laporan keuangan Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dan menunda pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT 2025). Permintaan itu disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan sopir angkot anggota KPUM di ruang Komisi III, Senin (12/10), menyusul indikasi penurunan saldo signifikan serta kurangnya transparansi aset di beberapa bank.

Alasan pemeriksaan dan permintaan penundaan

Godfried menyoroti perbedaan angka pada laporan keuangan yang tercantum dalam buku RAT 2025. Menurut laporan, saldo awal lebih dari Rp3 miliar kini tersisa sekitar Rp1 miliar. Ia juga menuntut keterbukaan mengenai saldo simpanan KPUM yang tercatat di tujuh bank.

"Pertanyaan saya, apakah laporannya sudah diaudit oleh akuntan publik agar lebih terpercaya. Apalagi saldo awal Rp3 miliar lebih sekarang sisa Rp1 miliaran. Saldo di tujuh bank itu juga harus terbuka. Sesuai AD/ART laporan keuangan harus diaudit akuntan publik yang kompeten,"

Respons Komisi III dan langkah lanjutan

Wakil Ketua Komisi III, HT Bahrumsyah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan dengan memanggil Kepala Diskop UKM Perindag. Pemanggilan bertujuan mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap KPUM dan membuka ruang mediasi jika diperlukan.

"Nanti kita tindaklanjuti dengan memanggil kadisnya. Kita ingin tahu bagaimana beliau mengawasi KPUM. Ini harus menjadi pelajaran bagi koperasi lainnya di Kota Medan,"

Keluhan anggota KPUM dan aksi protes

Anggota KPUM, Sian Ginting, mengeluhkan penundaan RAT 2025 yang biasanya diselenggarakan setiap Mei. Penundaan itu membuat anggota mempertanyakan kepastian pertanggungjawaban pengurus dan kondisi keuangan koperasi.

"Kami mohon, berilah keadilan sama kami sebagai masyarakat kecil,"

Sebelum menemui DPRD, puluhan sopir angkot anggota KPUM menggelar aksi di depan Balai Kota Medan untuk menyerahkan keluhan mereka secara langsung.

Tanggapan Diskop UKM Perindag dan rencana mediasi

Kepala Tim Kelembagaan Diskop UKM Perindag, France Sidauruk, menyatakan laporan keuangan KPUM telah diterima di dinas. France menjelaskan ada mekanisme verifikasi dan kemungkinan audit independen jika perlu.

"Sudah masuk laporannya ke kami. Kalau laporan tidak disetujui ada mekanismenya. Nanti ada tim verifikasi yang terdiri dari tim independen. Nanti kita punya akses bahwa laporan keuangannya itu bisa diaudit oleh auditor yang independen lagi,"

France juga menegaskan dinas tidak akan menghalangi anggota yang ingin menempuh jalur hukum, namun menganjurkan dialog dan mediasi sebagai langkah awal.

Langkah konkret yang akan ditempuh

• Komisi III memanggil Kepala Diskop UKM Perindag untuk meminta penjelasan pengawasan;
• Diskop menjadwalkan mediasi antara pengurus KPUM dan anggota pada Kamis, 15/10;
• Jika ditemukan indikasi pelanggaran serius, proses verifikasi bisa berlanjut ke audit independen atau tindakan hukum.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut akuntabilitas dana anggota dan tata kelola koperasi. Hasil pemeriksaan dan mediasi yang dijanjikan akan menentukan apakah RAT 2025 dapat dilanjutkan atau harus ditunda lebih lama untuk penyelesaian administrasi dan hukum.