KPK Geledah 4 Kantor dan Rumah Dinas di Langkat Terkait Proyek

Stabat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dan rumah dinas di Kabupaten Langkat pada Rabu (8/7). Penggeledahan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Langkat, Dinas PUPR, Rumah Dinas Bupati, Kantor Bupati, dan Kantor BKD Langkat terkait dugaan suap proyek 2025-2026.

Lokasi dan kronologi penggeledahan

Penyidik KPK tiba di Kantor Dinas Pendidikan Langkat yang beralamat di Jalan Kartini, Kwala Bingei, Stabat, sekitar pukul 09.00 WIB. Tampak sejumlah anggota kepolisian berjaga di pintu masuk untuk mengamankan proses penggeledahan.

Penggeledahan berlangsung hingga sekitar pukul 13.00 WIB atau selama kurang lebih empat jam. Selain Dinas Pendidikan, tim juga memeriksa kantor Dinas PUPR, ruang pribadi di Rumah Dinas Bupati, kantor Bupati, dan siang harinya melakukan pemeriksaan di kantor BKD Langkat.

Barang bukti yang dibawa

Usai penggeledahan, petugas meninggalkan lokasi sambil membawa beberapa barang bukti. Dari lokasi Dinas Pendidikan, penyidik membawa tiga koper dan satu kotak yang diduga berisi dokumen terkait penyidikan.

Kaitan dengan kasus dan penetapan tersangka

KPK menyatakan penggeledahan itu berkaitan dengan paket-paket proyek di Kabupaten Langkat untuk periode 2025-2026. Lembaga antirasuah telah menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka, bersama Yaqub Abdhal Al Mu'arif yang disebut sebagai pihak swasta dan tim sukses.

Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Langkat

Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Ilhamsyah Bangun, menyatakan tim penyidik melakukan penggeledahan untuk melengkapi alat bukti. Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan pada semua ruangan yang diperlukan penyidik.

"Seperti yang sudah kita dengar, KPK datang untuk melengkapi bukti-bukti. Maka mereka melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Langkat."

"Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, sampai dengan pukul 13.00 WIB,"

Saat ditanya tentang kaitan penggeledahan dengan 80 paket proyek di Dinas Pendidikan, Ilhamsyah mengakui hubungan itu masuk dalam dakwaan, namun ia belum bisa menjelaskan rinciannya.

"Kami tidak tau substansinya, tapi kaitannya kesitu (80 paket). Perihal 80 paket itu dikerjakan hanya satu Perusahaan atau bagaimana, itu sudah masuk dalam dakwaan dan ada rangkaian acaranya, jadi saya tidak bisa sampaikan, kita tunggu saja."

Ilhamsyah juga menyampaikan bahwa dirinya sempat dibawa untuk pemeriksaan ke Polrestabes Medan. Menurutnya, kedatangan penyidik KPK ke kantor Dinas Pendidikan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Kedatangan Penyidik KPK ke kantor Dinas Pendidikan Langkat untuk mengeeledah hari ini tanpa ada pemberitahuan."

Proses selanjutnya

Penyidikan kasus ini diperkirakan berlanjut dengan analisis dokumen yang dibawa penyidik. Penetapan tersangka dan penggeledahan menunjukkan kasus ini memasuki tahap pengumpulan bukti untuk persidangan.