Prabowo: Koperasi Cara Kembalikan Kekayaan ke Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi sebagai instrumen untuk mengembalikan kekayaan Indonesia kepada rakyat saat Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026. Presiden menyebut sistem koperasi dibangun agar hasil pembangunan dan kekayaan nasional dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat.
Koperasi sebagai instrumen pemerataan
Presiden menempatkan koperasi sebagai sarana penting untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. Ia mengatakan koperasi lahir dari semangat gotong royong dan kebersamaan, sehingga tepat untuk menjamin akses yang lebih adil terhadap pembiayaan.
"Koperasi adalah alatnya orang yang lemah, alatnya bangsa yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Koperasi adalah sarana untuk mengembalikan kekayaan bangsa kepada rakyat,"
Fokus pada akses bagi kelompok rentan
Presiden menyoroti realitas di mana kekuatan ekonomi sering terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ia menegaskan tujuan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk yang paling lemah.
"Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin, ikut merasakan hasil pembangunan dan hasil kekayaan bangsa,"
Penguatan koperasi tanpa melemahkan sektor lain
Pemerintah, menurut Presiden, tidak ingin memperlemah sektor ekonomi lain. Penguatan koperasi dimaksudkan untuk memperkokoh seluruh elemen perekonomian agar tumbuh bersama dan saling mendukung.
"Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No, kita perkuat,"
Ia juga mengingatkan bahwa pendiri bangsa menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sehingga penguatan koperasi jadi bagian menjalankan amanat konstitusi.
Dampak dan prospek
Presiden optimistis koperasi akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat desa dan kelompok ekonomi kecil diharapkan mendapat kesempatan lebih besar untuk berkembang.
Penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan yang adil, dan sinergi antar-sektor menjadi kunci agar hasil pembangunan dirasakan merata. Upaya ini juga akan menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kementerian HAM: Suara Masyarakat Sipil Jadi Dasar Kebijakan
Kementerian HAM memastikan suara masyarakat sipil menjadi dasar kebijakan HAM melalui Forum Konsultasi HAM 2...
Puan: DPR Terbuka Terima Aspirasi Publik, Ikuti Mekanisme
Puan Maharani pastikan DPR terbuka menerima aspirasi publik, asalkan mengikuti mekanisme dan mengajukan sura...
PU Perkuat Penanganan Kekeringan dan Karhutla di Kalimantan
Kementerian PU menyalurkan 10.000 liter air dan menerjunkan personel pemadam untuk atasi kekeringan dan karh...
Polda Metro Sita Puluhan Sajam dan Bahan Molotov Jelang Aksi
Polda Metro Jaya menyita puluhan sajam, airsoft gun, jeriken bensin, dan 201 botol diduga molotov saat penga...
Polda Metro Jaya Amankan 65 Orang Diduga Terafiliasi Kelompok Anarko
Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang diduga terafiliasi kelompok anarko menjelang aksi di DPR/MPR; polisi m...
Dukcapil Nagekeo Percepat Dokumen Kependudukan untuk Korban Gempa
Dukcapil Nagekeo jemput bola cetak e-KTP dan akta lahir bagi pengungsi gempa sejak 25 Agustus 2026 untuk men...