Prabowo: Indonesia Harus Kembali ke Ekonomi Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus kembali pada ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 1945 pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Minggu, 12 Juli 2026. Ia menyatakan arah pembangunan selama ini banyak dipengaruhi paham neoliberalisme, sehingga pemerintah perlu mengembalikan kebijakan ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa.

Kritik terhadap paham neoliberalisme

Presiden mengatakan kritik terhadap neoliberalisme bukan semata mencari kesalahan masa lalu. Menurutnya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah terpesona pada keberhasilan ekonomi Barat. Namun pengalaman puluhan tahun menunjukkan hasil yang tidak merata.

"Ekonomi Indonesia sering kali dikuasai paham neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan UUD 1945,"

Prabowo menambahkan bahwa upaya memperbaiki arah pembangunan sudah lama dilakukan. Ia menyebut kembali pada model ekonomi kekeluargaan sebagai solusi untuk memastikan semua unsur masyarakat mendapat kesempatan.

"Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi kepada arah yang dirancang pendiri-pendiri bangsa kita,"

Menolak anggapan 'trickle down effect'

Presiden juga menyinggung teori trickle down effect, yang selama ini digunakan sebagai salah satu dasar pemikiran neoliberalisme. Ia meragukan teori tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.

"Paham neolib itu kalau mereka kaya, lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah, trickle down effect. Saya tanya kalian, percaya enggak akan netes ke bawah?"

Respons hadirin menandai bahwa pandangan itu mendapat perhatian publik. Prabowo menyatakan bahwa dirinya sejak awal sudah memperingatkan keterbatasan paham kapitalisme neolib untuk menciptakan pemerataan.

"Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar,"

Penguatan koperasi dan kebijakan pro-rakyat

Berdasar pandangan tersebut, Presiden menegaskan pemerintah akan memperkuat peran koperasi dan instrumen ekonomi kerakyatan lain. Tujuannya untuk memberi kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat menikmati hasil pembangunan.

Ekonomi kekeluargaan disebutnya sebagai arah yang sejalan dengan semangat UUD 1945, di mana peran negara dan partisipasi masyarakat menjadi penopang utama agar kesejahteraan dapat dinikmati lebih merata.

Langkah konkret pemerintah ke depan akan diuji pada kebijakan fiskal, dukungan pada koperasi, dan program yang menempatkan pemerataan sebagai prioritas. Perdebatan soal efektivitas neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan diperkirakan akan tetap mengemuka seiring upaya reformasi kebijakan.