Kemenkop Gandeng Muhammadiyah Perkuat Koperasi Berbasis Masjid
Jakarta, 19 September 2026 — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan untuk memperkuat pengembangan koperasi berbasis masjid. Inisiatif ini bertujuan memberdayakan ekonomi komunitas, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat akar rumput.
Fokus kerja sama dengan Muhammadiyah
Kemenkop akan memfokuskan kerja sama dengan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah pada pengembangan koperasi di lingkungan rumah ibadah. Program ini dimulai dengan pilot pada jaringan masjid untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.
"Kami menyambut baik komitmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bersama-sama mendorong koperasi berbasis masjid. Agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Menurut Ferry, model koperasi berbasis masjid dapat belajar dari pengalaman koperasi di pondok pesantren yang kini menopang kegiatan ekonomi komunitas. Kemenkop ingin mendorong badan usaha koperasi agar lebih modern dan profesional.
"Kita akan dorong memiliki badan usaha koperasi juga. Diharapkan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menorehkan sejarah perkembangan koperasi yang lebih modern dan lebih profesional ke depan," ujar Ferry.
Dukungan Utusan Khusus Presiden
Sementara itu, kerja sama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan akan mencakup pertukaran data, identifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan sektor usaha, serta pendampingan kelembagaan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperjelas target intervensi dan mengukur capaian program.
Salah satu tujuan penting adalah memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan. Dengan koordinasi itu, diharapkan akses pembiayaan bagi koperasi bisa diperluas, dan skema pembiayaan yang sesuai dapat dirumuskan.
Potensi jaringan masjid Muhammadiyah
Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Quantum, Akhyar Adi Hidayat, menilai jaringan Majelis Tabligh Muhammadiyah sangat strategis. Jaringan ini disebut mencakup ribuan masjid yang bisa menjadi basis nyata pengembangan koperasi komunitas.
"Ada 12.000 masjid di bawah Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan seluruh peserta atau jamaahnya itu riil. Jadi orangnya riil, tempatnya ada, sistemnya sudah dibuat," ujar Akhyar.
Dengan basis komunitas yang jelas, pengelolaan koperasi dapat dilakukan lebih mudah karena potensi anggota dan kegiatan ekonomi lokal teridentifikasi.
Visi Muhammadiyah dan langkah berikutnya
Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, K.H. Fathurrahman Kamal, menegaskan visi organisasi untuk mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat solusi sosial-ekonomi. Muhammadiyah terbuka bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini tentu bagian daripada pemahaman Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah untuk bekerja sama seluas-luasnya. Termasuk dengan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita," kata Fathurrahman.
Ke depan, Kemenkop dan mitra akan menyusun peta kerja, pilot project, serta mekanisme pendampingan. Jika berjalan sesuai rencana, model koperasi berbasis masjid dapat menjadi contoh replikasi di komunitas lain.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kekerasan Digital terhadap Anak di Ruang Siber Masih Didominasi Seksual
Kekerasan digital pada anak masih didominasi kekerasan seksual; diperlukan kolaborasi keluarga, platform, da...
KPAI: Kekerasan Digital Ancaman Serius bagi Keselamatan Anak
KPAI peringatkan kekerasan digital mengancam keselamatan anak; minta regulasi, pengawasan platform, dan lite...
Ditjen PAS Gelar Salat Istisqa Serentak di 627 UPT Hadapi Kemarau
Ditjen PAS menggelar Salat Istisqa serentak di 627 UPT pada 19 Sept 2026 untuk muhasabah dan ajakan hemat ai...
Dekranas Kejar Peningkatan Ekspor Kerajinan Indonesia ke Pasar Dunia
Dekranas targetkan peningkatan ekspor kerajinan Indonesia dari Rp20 triliun dengan dukungan Dekranasda dan p...
Imigrasi Ngurah Rai Amankan 13 WNA di Bali
Imigrasi Ngurah Rai bersama Polda Bali mengamankan 13 WNA di Umalas, Seminyak, dan Canggu terkait dugaan pen...
JARI 98 Desak Konsistensi Penegakan Hukum Kasus Febrie Adriansyah
JARI 98 mendesak konsistensi dan transparansi penegakan hukum kasus Febrie Adriansyah, termasuk kejelasan te...