Binjai dan Sumut Perkuat Koordinasi Atasi Genangan di Jalan Soekarno–Hatta

Binjai — Pemerintah Kota Binjai menggelar pertemuan dengan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara pada Senin (12/10) untuk mengoordinasikan penanganan infrastruktur jalan dan drainase. Fokus utama diskusi adalah penanganan banjir dan genangan di sepanjang Jalan Soekarno–Hatta serta rencana pemeliharaan Jalan Jenderal Sudirman.

Ruang lingkup pembahasan

Pembahasan menyentuh beberapa titik kritis genangan dan kebutuhan pemeliharaan berkala. Jalan Jenderal Sudirman tercatat sebagai ruas jalan provinsi dengan nomor ruas 30.010-12 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/673/KPTS/2018. Sementara itu, Jalan Soekarno–Hatta diklasifikasikan sebagai ruas jalan down-grade menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015.

Penentuan status jalan menjadi dasar kewenangan dan skema pendanaan. Oleh sebab itu, kesepahaman antara pemerintah provinsi dan kota dianggap krusial untuk mempercepat perbaikan.

Peran provinsi, kota, dan konsultan teknis

Diskusi melibatkan tim teknis dari kedua pemerintah dan konsultan perencana PT Bumi Toran Kencana. Pertemuan dimaksudkan menyelaraskan rencana teknis penanganan drainase dan pemeliharaan jalan agar sesuai kapasitas kewenangan masing-masing pihak.

Hadir dalam pertemuan antara lain:

• Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP.
• Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn.
• Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Wahyu Umara, S.T.
• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arif Budiman Sihotang, S.STP., M.H.
• Kepala Dinas Perhubungan Dr. Harimin Tarigan
• Kepala UPT Bina Marga dan Cipta Karya Binjai Wijaya Asrimi, S.T., M.T.
• Perwakilan PT Bumi Toran Kencana: Faisal Jeffry Hidayat (Team Leader), Rizky Aditama (Ahli Perkerasan Jalan), dan Tara Diva (Operator CAD)

Pesan pimpinan dan tindak lanjut

Wali Kota Amir Hamzah menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar rencana penanganan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

"Silakan berkoordinasi dengan OPD terkait agar rencana penanganan banjir, drainase, dan pemeliharaan jalan ini dapat dibahas secara teknis dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.

Para pihak sepakat melanjutkan pembahasan teknis bersama OPD terkait. Langkah tersebut mencakup survei lokasi, desain perbaikan drainase, dan penjadwalan pemeliharaan berkala.

Dampak bagi masyarakat

Koordinasi ini ditargetkan mengurangi frekuensi genangan dan memperbaiki kondisi jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga. Dengan penanganan terintegrasi, diharapkan keselamatan dan kenyamanan warga saat beraktivitas di ruas-ruas terdampak meningkat.

Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmen berkelanjutan untuk bersinergi dengan provinsi dalam menangani masalah infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan genangan air dan pemeliharaan jalan.