Wamenkomdigi: Komunikasi Kebijakan Kunci Raih Kepercayaan Publik

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah bergantung pada komunikasi yang efektif untuk meraih kepercayaan publik. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026, saat Nezar menguraikan indikator penerimaan kebijakan oleh masyarakat.

Indikator keberhasilan kebijakan

Menurut Nezar, kualitas substansi kebijakan saja tidak cukup. Proses komunikasi dan tingkat kepercayaan publik menjadi komponen penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima.

Ia menjelaskan bahwa indikator keberhasilan kebijakan harus praktis dan dapat dilaksanakan. Tanpa praktik komunikasi yang baik, kata Nezar, tantangan pada implementasi kebijakan akan meningkat.

"Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan,"

Tantangan di era digital

Nazar menyoroti perubahan lanskap komunikasi seiring perkembangan teknologi digital. Perubahan ini mengubah cara masyarakat mengakses informasi sekaligus memperluas sumber informasi di luar kanal resmi pemerintah.

Akibatnya, komunikasi kebijakan tidak lagi menjadi sumber tunggal. Masyarakat kini bisa mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital, sehingga muncul beragam narasi yang harus dihadapi pemerintah.

"Sekarang sumber informasi itu tersebar, begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik, ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini,"

Implikasi dan langkah komunikasi

Penjelasan Nezar menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebijakan perlu disesuaikan dengan dinamika digital. Pemerintah dituntut bukan hanya menyampaikan substansi, tetapi juga membangun narasi yang dapat bersaing dan memenangkan kepercayaan publik.

Dengan kondisi informasi yang tersebar luas, efektivitas sosialisasi kebijakan menjadi penentu apakah kebijakan tersebut akan diterapkan dengan baik di lapangan dan dipahami masyarakat.

Dalam konteks ini, penguatan praktik komunikasi dan upaya menjaga kepercayaan publik menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah mampu menghadapi tantangan di ruang digital dan mencapai tujuan yang diinginkan.