Wamenkomdigi: Komunikasi Kebijakan Kunci Raih Kepercayaan Publik
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah bergantung pada komunikasi yang efektif untuk meraih kepercayaan publik. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026, saat Nezar menguraikan indikator penerimaan kebijakan oleh masyarakat.
Indikator keberhasilan kebijakan
Menurut Nezar, kualitas substansi kebijakan saja tidak cukup. Proses komunikasi dan tingkat kepercayaan publik menjadi komponen penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima.
Ia menjelaskan bahwa indikator keberhasilan kebijakan harus praktis dan dapat dilaksanakan. Tanpa praktik komunikasi yang baik, kata Nezar, tantangan pada implementasi kebijakan akan meningkat.
"Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan,"
Tantangan di era digital
Nazar menyoroti perubahan lanskap komunikasi seiring perkembangan teknologi digital. Perubahan ini mengubah cara masyarakat mengakses informasi sekaligus memperluas sumber informasi di luar kanal resmi pemerintah.
Akibatnya, komunikasi kebijakan tidak lagi menjadi sumber tunggal. Masyarakat kini bisa mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital, sehingga muncul beragam narasi yang harus dihadapi pemerintah.
"Sekarang sumber informasi itu tersebar, begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik, ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini,"
Implikasi dan langkah komunikasi
Penjelasan Nezar menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebijakan perlu disesuaikan dengan dinamika digital. Pemerintah dituntut bukan hanya menyampaikan substansi, tetapi juga membangun narasi yang dapat bersaing dan memenangkan kepercayaan publik.
Dengan kondisi informasi yang tersebar luas, efektivitas sosialisasi kebijakan menjadi penentu apakah kebijakan tersebut akan diterapkan dengan baik di lapangan dan dipahami masyarakat.
Dalam konteks ini, penguatan praktik komunikasi dan upaya menjaga kepercayaan publik menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah mampu menghadapi tantangan di ruang digital dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...