Nasional

Kementrans Percepat Rehabilitasi Sekolah di Kawasan Transmigrasi

Bagikan:
Perbaikan ruang kelas dan fasilitas toilet di sekolah kawasan transmigrasi

Kementerian Transmigrasi

Perubahan pola transmigrasi

Viva menjelaskan bahwa pola transmigrasi kini beralih dari model top down ke bottom up. Perubahan ini memberi ruang inisiatif bagi pemerintah daerah untuk membuka kawasan baru, sehingga muncul permintaan lokal.

Dulu transmigrasi dilakukan secara top down atau langsung dari program pemerintah pusat. Sekarang dilakukan secara bottom up, desentralisasi, atas inisiatif atau keinginan pemerintah daerah sendiri,

Hasilnya, menurut Viva, ada sekitar 60 proposal dari bupati untuk membuka kawasan transmigrasi baru, yang menunjukkan minat daerah dalam program ini.

Rehabilitasi sekolah: target dan cakupan

Untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, Kementrans bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini menyasar pemenuhan kebutuhan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah di kawasan transmigrasi.

Kemendikdasmen telah membidik pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. Dari target ini, ribuan sekolah di kawasan transmigrasi akan dimasukkan ke dalam program kerja sama kedua kementerian.

Terbukti transmigrasi mampu menciptakan kawasan pertumbuhan. Sehingga ada 60 proposal dari bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi,

Program di lapangan

Secara operasional, Kementrans sudah membantu pembangunan dan rehabilitasi beberapa sekolah. Di Kawasan Transmigrasi Kikim, misalnya, perbaikan mencakup ruang kelas dan fasilitas toilet.

Viva menambahkan bahwa setiap tahun anggaran program ini dilaksanakan di lebih dari seratus sekolah yang tersebar di 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

  • Perbaikan ruang kelas
  • Pembangunan dan renovasi fasilitas toilet
  • Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendukung

Pengalaman daerah dan harapan ke depan

Bupati Lahat, Bursah Sarnubi, memberi gambaran perkembangan kawasan transmigrasi. Awalnya pemukiman ditempatkan dalam dua satuan, masing-masing berisi sekitar 400 dan 500 kepala keluarga. Setelah 44 tahun, kawasan yang dulu hutan kini telah menjadi desa dengan berbagai fasilitas.

Selanjutnya, program transmigrasi terus berlangsung sampai 2016 dengan penempatan warga transmigrasi,

Viva menegaskan rehabilitasi dan pembangunan sekolah akan dituntaskan untuk mencetak sumber daya unggul di kawasan transmigrasi. Ia berharap kondisi sekolah yang sudah menunjukkan anak-anak "unggul, cerdas, ceria, dan sehat-sehat" itu bisa terjadi di seluruh kawasan transmigrasi.

Langkah sinergi antar-kementerian dan pendekatan berbasis kebutuhan daerah diharapkan mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait