Komisi IX DPR Kunjungi Aceh, Usulkan Badan Jaminan Kesehatan Daerah

Banda Aceh — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (22/7) untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan regulasi agar daerah dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri, sebagai respons menurunnya kemampuan fiskal daerah.

Usulan badan jaminan kesehatan daerah

Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menjadi perwakilan utama Pemerintah Aceh dalam pertemuan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Nasir menyampaikan beban pembiayaan jaminan kesehatan yang kian berat bagi anggaran daerah.

Nasir menyebut Pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar Rp550 miliar tahun ini untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Angka ini dinilai besar karena pendapatan daerah turun.

“Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,”

Dia berharap adanya perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar tidak sepenuhnya dimonopoli oleh BPJS Kesehatan. Dengan regulasi baru, provinsi dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

“Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,”

Pemaparan program dan kendala

Selain Sekda, paparan dari Pemerintah Aceh disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, serta Direktur RSUDZA. Mereka memaparkan capaian layanan dan tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Muhammad Yahya Zaini, juga dihadiri mitra kerja, antara lain:

• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• Badan Gizi Nasional
• Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Imunisasi, campak, dan rubella

Muhammad Yahya menyatakan kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia memberi perhatian pada sejumlah masalah kesehatan yang masih berlangsung.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,”

Data yang dipaparkan menunjukkan kasus campak di Aceh masih tinggi karena cakupan imunisasi rendah. Sekitar 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi.

Cakupan imunisasi rubella juga belum mencapai target nasional, dengan angka baru mencapai 39,9 persen. Yahya menekankan perlunya perhatian Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait.

“Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,”

Ketenagakerjaan dan rekomendasi kebijakan

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX memberi apresiasi karena tingkat pengangguran terbuka di Aceh turun menjadi 5,6 persen. Namun beberapa isu masih perlu perhatian lanjut.

Yahya mendorong Kementerian Kesehatan memberi dukungan untuk memperkuat fungsi rumah sakit regional. Hasil kunjungan akan menjadi bahan merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat.

“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,”

Pertemuan ini menegaskan kebutuhan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan dan memperkuat program ketenagakerjaan di Aceh.