Basarnas Kerahkan Helikopter dan 4 Kapal Cari Korban KM Virgo Transport 8

Basarnas mengerahkan satu helikopter dan empat kapal dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa pada Minggu dini hari, 13 September 2026. Informasi awal diterima Kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 04.10 Wita setelah kapal menghadapi cuaca buruk saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Alat utama dan personel yang dikerahkan

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Putu Sudayana, mengatakan berbagai alat utama SAR dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi.

Dalam operasi ini, Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan berbagai alat utama (alut) SAR. Di antaranya alut udara helikopter HR-3601, KN SAR Laksamana 241, KN SAR 249 Permadi, KRI Nala, dan KN Kunyit,

Alat-alat itu bekerja bersama unsur TNI AL dan potensi SAR lainnya untuk memperluas jangkauan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Jumlah korban dan evakuasi

Basarnas mencatat kapal mengangkut 243 orang person on board (POB). Hingga laporan terakhir, tim SAR berhasil mengevakuasi 103 orang.

• TB Mauhaw IX: 16 orang dievakuasi, terdiri atas 15 selamat dan 1 meninggal dunia.
• TB TCP: 38 orang dievakuasi dalam kondisi selamat.
• MV Haida: 49 orang dievakuasi dan seluruhnya selamat.

Operasi berlangsung intensif dengan prioritas keselamatan korban. Tim terus melakukan pencarian untuk menemukan penumpang yang belum ditemukan.

Koordinasi operasi SAR

Operasi dilakukan secara terpadu. Selain Basarnas dan TNI AL, instansi terkait dan berbagai potensi SAR lainnya dilibatkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pencarian.

Kami mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam operasi ini. Keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan operasi SAR,

Menurut Putu, semua sumber daya yang tersedia terus diupayakan agar pencarian berjalan maksimal.

Langkah berikutnya

Tim SAR memperluas area pencarian secara berkelanjutan dan menyesuaikan taktik sesuai kondisi cuaca dan informasi baru dari lapangan. Masyarakat dan pihak terkait diminta tetap menunggu informasi resmi dari kantor SAR.