BGN Perluas MBG Prioritas Daerah 3T, Sasar 15 Ribu Sekolah

Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dengan target perluasan mencapai sekitar 15.000 sekolah di Maluku dan Papua, kata Kepala BGN Sudaryono pada Minggu, 13 September 2026.

Prioritas wilayah 3T dan fokus pada stunting

BGN menempatkan wilayah 3T dan area dengan prevalensi stunting tinggi sebagai sasaran utama. Perluasan MBG dilakukan bertahap berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah dan kondisi daerah.

Langkah bertahap ini dimaksudkan agar penambahan penerima program sesuai dengan kesiapan lokal dan kebutuhan nyata, sehingga program berjalan efektif.

Target Maluku dan Papua

Menurut data internal BGN, ada sekitar 15 ribu sekolah di Maluku dan Papua yang belum menerima layanan MBG. Oleh karena itu, kedua provinsi ini menjadi fokus dalam rencana ekspansi.

Untuk mencapai pemerataan layanan, BGN berencana membuka dapur SPPG secara bertahap di wilayah prioritas. Pembukaan dapur akan disesuaikan dengan peta kebutuhan dan kesiapan operasional di setiap daerah.

Prinsip pelaksanaan: keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran

BGN menekankan bahwa penambahan penerima tidak sekadar mengejar angka, melainkan harus memperhatikan aspek keamanan gizi, efisiensi distribusi, dan ketepatan sasaran.

“Prioritas kami tentu saja sekolah-sekolah atau satuan pendidikan di wilayah 3T,”

“Serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,”

“Kami tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penerima, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran,”

Sudaryono menambahkan bahwa pembukaan SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap wilayah dan kemampuan daerah mendukung pelaksanaan.

Penataan penerima MBG dan alokasi sumber daya

Dalam rangka mengarahkan manfaat kepada yang paling membutuhkan, BGN telah menata kembali daftar penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima karena dinilai mampu secara finansial.

Sekolah yang dikeluarkan umumnya berstatus internasional dan tidak tergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengalihkan sumber daya ke sekolah dan wilayah yang lebih rawan kekurangan gizi.

Dengan skema pemetaan, penataan penerima, dan pembukaan dapur SPPG bertahap, BGN berharap perluasan MBG mendorong pemerataan layanan gizi sekolah, khususnya di wilayah 3T dan provinsi dengan beban stunting tinggi.