KKP Serahkan 8 Ekskavator untuk Pulihkan Tambak Akibat Banjir di Aceh

Lhoksukon, Aceh Utara — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan delapan unit ekskavator pada Kamis, 6 Agustus, untuk mempercepat pemulihan ekonomi pesisir yang terdampak banjir di Aceh. Penyerahan berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Utara dan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah daerah terdampak.

Penyerahan alat berat dan penerima

Penyerahan dilakukan secara simbolis dengan kehadiran Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh H. T.A. Khalid, perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, serta kepala daerah dan kepala dinas terkait dari berbagai wilayah terdampak. Delapan ekskavator dialokasikan untuk sejumlah kabupaten/kota untuk membuka akses dan membersihkan tambak yang tertimbun lumpur.

Daerah penerima mencakup antara lain:

• Aceh Selatan
• Aceh Barat
• Aceh Timur
• Aceh Tamiang
• Bireuen
• Pidie Jaya
• Lhokseumawe
• Langsa

Penyerahan ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada 2–3 Juli. Langkah ini juga bagian dari komitmen bersama tim PRR pusat dan provinsi untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur pesisir.

Kerusakan tambak: data resmi

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara, total kerusakan tambak mencapai 10.673,27 hektare setelah banjir. Rinciannya terbagi menurut tingkat kerusakan sebagai berikut.

Kerusakan berat terbesar tersebar di beberapa kecamatan. Data kecamatan dengan kerusakan parah adalah sebagai berikut.

Respons pejabat daerah dan DPR

Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, menyambut baik bantuan tersebut dan menjelaskan peruntukan alat berat di lapangan. Ia menekankan pentingnya penggunaan yang fokus agar manfaatnya maksimal bagi pembukaan tambak yang tertimbun.

"Satu unit ekskavator ini kami peruntukkan khusus untuk membuka dan membersihkan tambak-tambak masyarakat yang tertimbun lumpur akibat bencana, khususnya di wilayah kecamatan pesisir. Kami imbau agar pengoperasian alat berat ini fokus dan tepat sasaran," kata Tarmizi.

Anggota Komisi IV DPR RI H. T.A. Khalid menepis anggapan bahwa penanganan sektor perikanan lambat. Ia menjelaskan fase awal pemulihan membutuhkan penyesuaian anggaran karena bencana terjadi pada akhir tahun anggaran.

"Saat ini anggaran pemulihan telah disetujui, yaitu sebesar Rp2,5 triliun untuk sektor pertanian dan Rp1,5 triliun untuk sektor perikanan KKP. Kini tinggal menunggu percepatan proses pelaksanaannya di lapangan," ujar T.A. Khalid.

Prospek pemulihan

Penyerahan ekskavator diharapkan mempercepat pemulihan tambak dan mengembalikan aktivitas ekonomi pesisir. Namun efektivitas bergantung pada koordinasi pelaksanaan, prioritas lokasi, dan percepatan proses pengalokasian anggaran di lapangan oleh pemerintah pusat dan daerah.