Kewenangan Aceh Dipersoalkan dalam Bincang Kebangsaan dengan Wamen Otto
Banda Aceh — Isu pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mencuat pada acara Bincang Kebangsaan dan Ngopi Bareng Bang Otto di Moorden Cafe, Pango, Banda Aceh, Sabtu (30/5) malam. Peserta meminta agar semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dihormati dalam pengambilan kebijakan.
Kritik terhadap penerapan UUPA
Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya, Zulkarnain, menjadi salah satu pengkritik tajam dalam forum itu. Ia menilai pemerintah pusat acap kali mengesampingkan ketentuan yang diatur UUPA, padahal undang-undang tersebut bersifat lex specialis bagi Aceh.
"Aceh memiliki UUPA sebagai lex specialis. Namun dalam praktiknya, ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang itu bisa saja terabaikan hanya karena adanya surat atau kebijakan dari kementerian maupun direktorat jenderal,"
Zulkarnain menyebutkan kekecewaan publik akibat praktik tersebut. Ia mencontohkan sektor pertambangan, di mana sejumlah perizinan dinilai ditarik kembali ke pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah secara memadai.
"Banyak kebijakan yang sangat melukai perasaan masyarakat Aceh. Salah satunya terkait tambang. Ketika kewenangan itu sudah diatur dengan baik, ternyata izin-izin tertentu kembali ditangani pusat, sementara pemerintah daerah bahkan tidak mengetahui prosesnya,"
Respon Wakil Menko
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, yang hadir sebagai narasumber, mengatakan akan menampung semua masukan dari peserta. Otto menyatakan akan menyampaikan keluhan tersebut kepada instansi terkait sebagai wakil pemerintahan.
"Selanjutnya akan saya sampaikan kepada instansi terkait,"
Peserta dan suasana diskusi
Diskusi yang dipandu Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Aceh, Zulfikar Sawang, berlangsung interaktif. Selain advokat, hadir pula sejumlah kepala kantor wilayah kementerian, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan mahasiswa dari berbagai komunitas hukum.
Suasana santai namun serius memungkinkan munculnya berbagai pertanyaan dan keluhan terkait hukum, kebangsaan, dan kekhususan Aceh. Forum ini memberi ruang bagi pejabat dan masyarakat untuk bertukar gagasan secara langsung.
Isu lain yang dibahas
Selain persoalan kewenangan daerah, peserta membahas isu-isu lain secara bergantian. Kasus-kasus hukum yang pernah menjadi perhatian publik, seperti penyidikan terhadap beberapa kasus pidana, ikut disinggung di sesi tanya jawab.
Otto juga menjawab pertanyaan pribadi tentang keberadaannya di kabinet Prabowo. Ia mengakui pilihan itu berat dan mendapat dukungan berbeda dari anggota keluarga.
"Hanya anak laki-laki dan menantu saya yang mendukung. Sedangkan istri dan anak perempuan awalnya kurang mensupport,"
Topik ringan lain yang muncul antara lain program makanan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, serta figur Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. Diskusi berlangsung hangat hingga larut malam dan menegaskan kebutuhan dialog berkelanjutan antara Aceh dan pemerintah pusat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bunda PAUD Julok Raih Juara I Apresiasi PAUD Provinsi Aceh
Raudhatul Jannah dari Julok meraih Juara I Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Aceh di Hotel Rasamala Banda Aceh,...
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...