Prabowo Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan dengan Belarus

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan memperkuat kerja sama ketahanan pangan dengan Belarus setelah pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional dengan memanfaatkan pengalaman Belarus di pertanian modern.

Inti Kesepakatan dan Fokus Kerja Sama

Pertemuan kedua kepala negara menegaskan sektor pangan sebagai bidang strategis yang harus dipercepat pengembangannya. Kolaborasi akan mencakup transfer teknologi pertanian, suplai pupuk, serta penyediaan alat berat dan modernisasi alat produksi.

"Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerja sama,"

Presiden menjelaskan bahwa Belarus memiliki kapasitas yang kuat di pertanian modern, sementara Indonesia membutuhkan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Peta Jalan Kerja Sama 2026–2030

Kedua pemimpin sepakat meluncurkan Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia-Belarus 2026-2030. Dokumen ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program strategis dan rangka kerja kolaborasi antarinstansi.

"Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret,"

Peta jalan tersebut diharapkan memuat prioritas program, target capaian, dan mekanisme implementasi yang jelas antara kedua negara.

Dampak bagi Ketahanan Pangan Nasional

Kerja sama diharapkan mempercepat transformasi sektor pertanian melalui peningkatan efisiensi produksi dan adopsi teknologi. Indonesia menargetkan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan petani melalui akses sarana produksi yang lebih baik.

Belarus dikenal sebagai salah satu produsen pupuk dan alat pertanian penting di kawasan Eurasia. Kolaborasi ini bertujuan memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mengisi kebutuhan domestik serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah Implementasi dan Prospek

Rencana tindak lanjut meliputi perumusan program teknis, pertukaran delegasi ahli, dan studi kelayakan untuk pengadaan alat serta teknologi. Pemerintah berharap kesepakatan yang dicapai dapat segera direalisasikan demi manfaat nyata bagi sektor pertanian Indonesia.

Kesepakatan ini menandai upaya kedua negara untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas bersama, sekaligus membuka peluang sinergi jangka panjang dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur pertanian.