Pemerintah Siapkan Kepastian Hukum Ekspor Logam Tanah Jarang
Pemerintah bersama Kejaksaan Agung menyiapkan kepastian hukum untuk tata kelola ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang (LTJ). Langkah ini dilakukan sambil menyempurnakan regulasi ekspor mineral kritis agar eksportir, surveyor, dan aparat pemerintah memiliki pedoman sama. Pengumuman disampaikan pada awal Agustus 2026 setelah koordinasi antar-institusi terkait hambatan ekspor terbaru.
Legal opinion Kejaksaan Agung untuk kepastian hukum
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung. Dokumen itu dimaksudkan untuk menanggulangi perbedaan penafsiran aturan di lapangan dan memperkuat kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung.
"Pemerintah sedang menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung. Nantinya untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung,"
Dudung menekankan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya harus berdasar aturan yang jelas, data valid, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaturan kandungan, pengujian, dan verifikasi
Pembahasan lintas kementerian dan lembaga sedang dipercepat untuk mengatur beberapa aspek teknis. Diskusi mencakup batas kandungan LTJ sebagai unsur ikutan, metode pengujian laboratorium, serta mekanisme verifikasi dan koordinasi antar-institusi.
- Batas kandungan LTJ sebagai mineral ikutan
- Metode pengujian laboratorium yang baku
- Mekanisme verifikasi dan koordinasi lintas instansi
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan Gakkum Kementerian ESDM dan Dirjen Minerba aktif mengoordinasikan kondisi eksisting untuk menemukan solusi. Menurut Yuliot, aturan teknis belum memadai terkait ambang kandungan LTJ pada komoditas yang diekspor.
"Itu lagi dikoordinasikan oleh Gakkum dan juga dengan Dirjen Minerba. Untuk bagaimana kondisi existing-nya yang ada sekarang,"
Dampak bagi eksportir dan industri hilirisasi
Pemerintah menegaskan larangan ekspor berlaku untuk LTJ sebagai produk utama, sementara komoditas yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap dapat diekspor sesuai ketentuan yang jelas. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus mendukung pengembangan industri hilirisasi mineral di dalam negeri.
Dengan adanya legal opinion dan aturan teknis yang disempurnakan, diharapkan penegakan hukum menjadi lebih konsisten. Koordinasi lintas instansi terus dilanjutkan untuk mempercepat harmonisasi kebijakan dan mengurangi gangguan pada rantai pasok ekspor mineral.
Proses finalisasi regulasi dan terbitnya legal opinion menjadi langkah kunci bagi kepastian hukum dan kelanjutan aktivitas ekspor yang melibatkan LTJ.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...