DPR: Kepala BGN Tak Cukup Hanya Pandai Berkomunikasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (Ninik), menegaskan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) harus mampu menangani persoalan teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan sekadar pandai berkomunikasi. Pernyataan itu disampaikan menanggapi pergantian pucuk pimpinan BGN yang diumumkan awal Juni 2026 di Istana Negara.

Alasan DPR soal kapasitas kepemimpinan BGN

Nihayatul menyatakan tantangan di BGN bersifat luas dan kompleks karena menangani program nasional dengan anggaran besar. Oleh karena itu, menurutnya, kepala lembaga harus memiliki kemampuan mengelola seluruh aspek pelaksanaan, tata kelola, dan pengawasan.

"BGN kan mencakup banyak urusan. Kalau setiap urusan harus dimaknai sebagai hal krusial dan harus menjadi kepala, bisa-bisa kepala BGN banyak,"

Ia menambahkan bahwa persoalan di BGN tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek komunikasi publik. Kepemimpinan yang efektif, menurutnya, harus mampu menyelesaikan masalah teknis di lapangan.

"Yang jelas kepala BGN harus bisa meng-handle BGN dengan berbagai persoalannya. Bukan hanya komunikasi,"

Kepemimpinan baru: siapa Nanik Sudaryati Deyang?

Presiden mengganti pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Pengumuman resmi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Istana Negara.

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Saudari Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru,"

Sebelum diangkat, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN bidang komunikasi publik dan investigasi sejak September 2025. Karier profesionalnya dimulai dari dunia jurnalisme dan kemudian menempati sejumlah posisi manajerial di perusahaan media nasional.

• Awal karier sebagai wartawan Tabloid Bangkit
• Posisi manajerial di beberapa perusahaan media nasional
• Wakil Kepala BGN bidang komunikasi publik dan investigasi (sejak Sep 2025)

Tantangan Program MBG dan harapan DPR

Nihayatul menilai evaluasi pelaksanaan MBG harus berjalan serius. Ia menyebut perhatian Presiden terhadap program ini wajar, mengingat skala dan anggaran yang besar sejak awal peluncuran.

Komisi IX berharap kepemimpinan baru dapat memperbaiki sejumlah masalah teknis di lapangan. Fokus yang diminta meliputi perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan implementasi program secara akuntabel serta transparan.

Ke depan, DPR akan terus memantau pelaksanaan MBG dan menuntut laporan berkala dari BGN untuk memastikan program memenuhi target gizi dan manfaat untuk masyarakat.