DPRD Jatim Soroti Kenaikan Harga Pangan, Dorong Operasi Pasar
JOMBANG — Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Wiwin Sumrambah, menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Jombang di Ballroom Gedung Niaga, Jombang, Sabtu (30/5/2026). Wiwin menyebut tiga faktor utama penyebab kenaikan: kondisi geopolitik yang memengaruhi harga BBM, tingginya permintaan untuk program Dapur SPPG, dan perubahan cuaca ekstrem yang menurunkan hasil panen.
Faktor penyebab kenaikan harga
Wiwin menjelaskan bahwa gejolak politik global berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga biaya distribusi dan produksi pangan ikut naik. Selain itu, permintaan bahan pangan tinggi untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis melalui Dapur SPPG turut mendorong lonjakan permintaan di pasar.
“Kenaikan berbagai kebutuhan bahan pangan ini disebabkan berbagai kondisi. Pertama kondisi politik global yang mempengaruhi harga BBM. Yang kedua permintaan bahan pangan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan SPPG. Ketiga ini perubahan cuaca yang luar biasa sehingga mempengaruhi panen,” kata Wiwin.
Data harga dan inflasi
Sumber data ketersediaan bahan pokok menunjukkan beberapa komoditas masih mengalami kenaikan pada Mei 2026. Harga beberapa komoditas tercatat sebagai berikut:
| Komoditas | Harga (Mei 2026) |
|---|---|
| Beras premium | Rp14.870/kg |
| Minyak goreng kemasan premium | Rp21.714/liter |
| Daging sapi (paha belakang) | Rp124.156/kg |
Selain itu, komoditas seperti cabai dan minyak goreng menunjukkan fluktuasi harga yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan. Pada April 2026, inflasi tahunan Jatim tercatat sebesar 2,85 persen. Bulan sebelumnya, Maret 2026, inflasi mencapai 0,39 persen yang dipicu kenaikan harga cabai dan daging.
Langkah yang didorong DPRD
Menanggapi situasi ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah antisipatif. Wiwin menegaskan pentingnya operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Kita harus bersiap untuk mencegah hal ini semakin luar biasa. Kami dari DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga,” tegas Wiwin.
Selain operasi pasar, DPRD meminta perluasan bantuan bibit tanaman pangan kepada masyarakat, bukan hanya petani, untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga.
Inisiatif lokal: Posko Pangan
Sebagai langkah konkret, PDI Perjuangan mengembangkan program Posko Pangan di Kabupaten Jombang. Program ini melibatkan kader partai dan masyarakat menanam berbagai tanaman pangan alternatif pengganti beras. Menurut Wiwin, tujuan program adalah memperkuat ketahanan pangan keluarga dan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah tekanan harga.
Dengan kombinasi operasi pasar, bantuan bibit, dan program-program lokal seperti Posko Pangan, DPRD Jatim berharap tekanan harga bisa terkendali sambil memperkuat ketahanan pangan masyarakat jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket
Warga Buduran mengeluhkan data desil yang tak akurat, belum meratanya layanan PDAM dan gas, serta dampak min...
Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
Bupati Bangkalan berkomitmen memperkuat paralegal dan optimalkan Posbankum untuk memperluas akses bantuan hu...
Amin Thohari Gelar Reses di Mlideg, Serap 5 Aspirasi Warga
Amin Thohari menggelar reses di Desa Mlideg (21/11/2026), serap lima aspirasi warga dan bagikan pupuk organi...
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...