Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 6,13% pada 2025
BANYUWANGI — Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan sebesar 1,94 poin persentase itu diumumkan seiring arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, saat konsolidasi internal partai di Banyuwangi, Sabtu (19/9/2026).
Data kemiskinan 2021–2025
BPS mencatat penurunan bertahap selama empat tahun terakhir. Penurunan pada 2025 sebesar 0,41 poin persentase dibanding tahun sebelumnya menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan.
| Tahun | Persentase Penduduk Miskin |
|---|---|
| 2021 | 8,07% |
| 2022 | 7,51% |
| 2023 | 7,34% |
| 2024 | 6,54% |
| 2025 | 6,13% |
Pesan PDI Perjuangan
MH Said Abdullah menyambut baik tren penurunan itu, namun mengingatkan bahwa angka statistik harus diterjemahkan menjadi perubahan riil bagi masyarakat. Ia menekankan tugas partai untuk memastikan manfaat sampai ke tingkat paling bawah.
"Penurunan bukan sekadar angka. Modal kita, Partai ini berdiri untuk memberdayakan wong cilik."
Menurut Said, capaian statistik perlu dikawal agar tidak berhenti pada indikator. Intervensi jangka pendek tidak cukup tanpa upaya menyelesaikan akar persoalan.
"Yang paling fundamental harus diselesaikan. Hukumnya wajib, mandatory. Jangan sampai kita hanya melihat angka turun, tetapi kemudian tidak melihat apakah kehidupan wong cilik benar-benar semakin baik."
Fokus kebijakan dan sinergi
Said menyebut akses pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pendapatan sebagai titik-titik yang harus disentuh. Ia menyerukan agar semua unsur partai yang duduk di pemerintahan dan parlemen berperan aktif.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi tiga pilar partai: struktur partai, legislatif, dan eksekutif. Bila ketiganya bergerak sekata, kebijakan publik dinilai lebih mungkin menjawab persoalan masyarakat.
"Kalau tiga-tiganya bergerak sekata, kepentingan rakyat bisa dikawal dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Langkah ke depan
Penurunan angka kemiskinan menjadi momentum untuk memperkuat program pemberdayaan dan layanan dasar. Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar penurunan statistik disertai peningkatan kualitas hidup warga.
Jika upaya ini dipertahankan dan diarahkan pada akar masalah, penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut dan berdampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ansari Dorong Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi di Pamekasan
Ansari mendorong pemutakhiran data sosial ekonomi dan mengingatkan warga untuk menjaga keamanan KTP agar dat...
Ansari Ajak Warga Pamekasan Periksa dan Perbarui Data Sosial Ekonomi
Ansari mendorong warga Pamekasan memeriksa dan memperbarui data sosial ekonomi serta menjaga KTP agar progra...
Trenggalek Siapkan Dana Cadangan Rp80 Miliar untuk Pilkada 2029
DPRD Trenggalek siapkan Raperda dana cadangan untuk Pilkada 2029, alokasi bertahap Rp80 miliar agar tak memb...
Abrasi Meluas di Pantai Cemara, Mahasiswa Bawa Keluhan ke DPRD
Mahasiswa UNEJ laporkan abrasi di Pantai Cemara makin meluas; UMKM bergeser dan permintaan bibit mangrove ke...
Pemkab Sumenep dan Blitar Tandatangani MoU untuk Percepatan Pembangunan
Pemkab Sumenep dan Blitar menandatangani MoU di Pendopo Agung Keraton pada 17 Sept 2026 untuk memperkuat sin...
Pemkab Bangkalan Dapatkan Dukungan Pusat untuk Rehabilitasi 180 Sekolah
Pemkab Bangkalan mendapat dukungan anggaran pusat untuk rehabilitasi hampir 180 sekolah, fokus pada standar...