Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 6,13% pada 2025
BANYUWANGI — Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan sebesar 1,94 poin persentase itu diumumkan seiring arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, saat konsolidasi internal partai di Banyuwangi, Sabtu (19/9/2026).
Data kemiskinan 2021–2025
BPS mencatat penurunan bertahap selama empat tahun terakhir. Penurunan pada 2025 sebesar 0,41 poin persentase dibanding tahun sebelumnya menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan.
| Tahun | Persentase Penduduk Miskin |
|---|---|
| 2021 | 8,07% |
| 2022 | 7,51% |
| 2023 | 7,34% |
| 2024 | 6,54% |
| 2025 | 6,13% |
Pesan PDI Perjuangan
MH Said Abdullah menyambut baik tren penurunan itu, namun mengingatkan bahwa angka statistik harus diterjemahkan menjadi perubahan riil bagi masyarakat. Ia menekankan tugas partai untuk memastikan manfaat sampai ke tingkat paling bawah.
"Penurunan bukan sekadar angka. Modal kita, Partai ini berdiri untuk memberdayakan wong cilik."
Menurut Said, capaian statistik perlu dikawal agar tidak berhenti pada indikator. Intervensi jangka pendek tidak cukup tanpa upaya menyelesaikan akar persoalan.
"Yang paling fundamental harus diselesaikan. Hukumnya wajib, mandatory. Jangan sampai kita hanya melihat angka turun, tetapi kemudian tidak melihat apakah kehidupan wong cilik benar-benar semakin baik."
Fokus kebijakan dan sinergi
Said menyebut akses pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pendapatan sebagai titik-titik yang harus disentuh. Ia menyerukan agar semua unsur partai yang duduk di pemerintahan dan parlemen berperan aktif.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi tiga pilar partai: struktur partai, legislatif, dan eksekutif. Bila ketiganya bergerak sekata, kebijakan publik dinilai lebih mungkin menjawab persoalan masyarakat.
"Kalau tiga-tiganya bergerak sekata, kepentingan rakyat bisa dikawal dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Langkah ke depan
Penurunan angka kemiskinan menjadi momentum untuk memperkuat program pemberdayaan dan layanan dasar. Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar penurunan statistik disertai peningkatan kualitas hidup warga.
Jika upaya ini dipertahankan dan diarahkan pada akar masalah, penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut dan berdampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Malang Usul Armada Damkar Kecil untuk Gang Sempit
DPRD Kota Malang usulkan armada damkar kecil untuk menjangkau gang sempit dan percepat respons kebakaran, se...
Ponorogo Kantongi Izin Perhutani 9,4 Ha untuk TPA Mrican
Pemkab Ponorogo mendapat izin penggunaan 9,4 ha hutan Perhutani untuk TPA Mrican; pembangunan diproyeksikan...
Stadion Ketonggo Diperiksa Jelang Liga 3 Nusantara
Wabup Ngawi dan Ditpamobvit Polda Jatim inspeksi Stadion Ketonggo (2 Nov 2026); ditemukan kebutuhan CCTV dan...
Komisi A Awasi Pilkades Serentak 286 Desa di Jombang 2027
Komisi A DPRD Jombang mengawal persiapan Pilkades serentak 286 desa pada November 2027 lewat RDP untuk memas...
KLIK DALAK Lumajang: DPRD Jatim Buka Klinik Investasi Keliling
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim buka KLIK DALAK di Lumajang untuk memperjelas persyaratan lingkungan dan KKP...
DPRD Surabaya Buka Peluang Revisi Perda soal Pasar Buah Tanjungsari
DPRD Surabaya mengkaji revisi Perda No.1/2023 terkait jam operasional Pasar Buah Tanjungsari untuk melindung...