Politik

Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 6,13% pada 2025

Bagikan:
Ilustrasi kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi rakyat di Banyuwangi

BANYUWANGI — Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan sebesar 1,94 poin persentase itu diumumkan seiring arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, saat konsolidasi internal partai di Banyuwangi, Sabtu (19/9/2026).

Data kemiskinan 2021–2025

BPS mencatat penurunan bertahap selama empat tahun terakhir. Penurunan pada 2025 sebesar 0,41 poin persentase dibanding tahun sebelumnya menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan.

Tahun Persentase Penduduk Miskin
2021 8,07%
2022 7,51%
2023 7,34%
2024 6,54%
2025 6,13%

Pesan PDI Perjuangan

MH Said Abdullah menyambut baik tren penurunan itu, namun mengingatkan bahwa angka statistik harus diterjemahkan menjadi perubahan riil bagi masyarakat. Ia menekankan tugas partai untuk memastikan manfaat sampai ke tingkat paling bawah.

"Penurunan bukan sekadar angka. Modal kita, Partai ini berdiri untuk memberdayakan wong cilik."

Menurut Said, capaian statistik perlu dikawal agar tidak berhenti pada indikator. Intervensi jangka pendek tidak cukup tanpa upaya menyelesaikan akar persoalan.

"Yang paling fundamental harus diselesaikan. Hukumnya wajib, mandatory. Jangan sampai kita hanya melihat angka turun, tetapi kemudian tidak melihat apakah kehidupan wong cilik benar-benar semakin baik."

Fokus kebijakan dan sinergi

Said menyebut akses pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pendapatan sebagai titik-titik yang harus disentuh. Ia menyerukan agar semua unsur partai yang duduk di pemerintahan dan parlemen berperan aktif.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi tiga pilar partai: struktur partai, legislatif, dan eksekutif. Bila ketiganya bergerak sekata, kebijakan publik dinilai lebih mungkin menjawab persoalan masyarakat.

"Kalau tiga-tiganya bergerak sekata, kepentingan rakyat bisa dikawal dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Langkah ke depan

Penurunan angka kemiskinan menjadi momentum untuk memperkuat program pemberdayaan dan layanan dasar. Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar penurunan statistik disertai peningkatan kualitas hidup warga.

Jika upaya ini dipertahankan dan diarahkan pada akar masalah, penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut dan berdampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait