Kemdiktisaintek dan BPS Perkuat Data untuk Akses Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama data untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan pada pertemuan resmi difokuskan pada integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai dasar kebijakan dan penyaluran bantuan pendidikan.

Pertemuan dan tujuan kerja sama

Pertemuan antara Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen kedua lembaga untuk menguatkan dasar data kebijakan pendidikan. Agenda utama adalah menyelaraskan data sektoral agar program akses pendidikan tinggi lebih tepat sasaran dan inklusif. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas intervensi negara dalam pendidikan tinggi.

Pemanfaatan DTSEN

Dalam pertemuan itu, DTSEN disebut sebagai sumber data yang akan mendukung berbagai program bantuan pendidikan. Integrasi data DTSEN diharapkan menghasilkan informasi penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data tunggal, pemerintah dapat memetakan kebutuhan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sinkronisasi Angka Partisipasi

Kedua pihak juga membahas penyelarasan indikator partisipasi pendidikan, termasuk Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi. Sinkronisasi ini bertujuan memberi gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah. Harmonisasi data diharapkan memudahkan evaluasi tren partisipasi dan mengidentifikasi kesenjangan layanan pendidikan tinggi.

Dukungan BPS dan pernyataan resmi

BPS menyatakan kesiapan menyediakan data berkualitas dan mutakhir untuk kebutuhan sektor pendidikan. Dukungan itu mencakup penyediaan statistik yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan program. Pernyataan kedua pihak menegaskan bahwa data akurat merupakan fondasi kebijakan publik yang efektif.

"Peningkatan akses pendidikan tinggi memerlukan dukungan data yang kuat. Kebijakan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan," ujar Brian, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada 20 Juni 2026.

"Data statistik yang akurat sangat penting bagi kebijakan publik. Kami siap mendukung kebutuhan data pendidikan nasional," kata Amalia Adininggar Widyasanti.

Implikasi dan langkah ke depan

Kolaborasi ini memperkuat tata kelola berbasis data di sektor pendidikan tinggi. Ke depan, integrasi data diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan memastikan bantuan serta kebijakan tepat sasaran. Pemerintah dan BPS akan melanjutkan sinkronisasi teknis agar data dapat segera digunakan dalam perencanaan program.