Kemdiktisaintek dan BPS Perkuat Data untuk Akses Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama data untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan pada pertemuan resmi difokuskan pada integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai dasar kebijakan dan penyaluran bantuan pendidikan.
Pertemuan dan tujuan kerja sama
Pertemuan antara Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen kedua lembaga untuk menguatkan dasar data kebijakan pendidikan. Agenda utama adalah menyelaraskan data sektoral agar program akses pendidikan tinggi lebih tepat sasaran dan inklusif. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas intervensi negara dalam pendidikan tinggi.
Pemanfaatan DTSEN
Dalam pertemuan itu, DTSEN disebut sebagai sumber data yang akan mendukung berbagai program bantuan pendidikan. Integrasi data DTSEN diharapkan menghasilkan informasi penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data tunggal, pemerintah dapat memetakan kebutuhan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sinkronisasi Angka Partisipasi
Kedua pihak juga membahas penyelarasan indikator partisipasi pendidikan, termasuk Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi. Sinkronisasi ini bertujuan memberi gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah. Harmonisasi data diharapkan memudahkan evaluasi tren partisipasi dan mengidentifikasi kesenjangan layanan pendidikan tinggi.
Dukungan BPS dan pernyataan resmi
BPS menyatakan kesiapan menyediakan data berkualitas dan mutakhir untuk kebutuhan sektor pendidikan. Dukungan itu mencakup penyediaan statistik yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan program. Pernyataan kedua pihak menegaskan bahwa data akurat merupakan fondasi kebijakan publik yang efektif.
"Peningkatan akses pendidikan tinggi memerlukan dukungan data yang kuat. Kebijakan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan," ujar Brian, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada 20 Juni 2026.
"Data statistik yang akurat sangat penting bagi kebijakan publik. Kami siap mendukung kebutuhan data pendidikan nasional," kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Implikasi dan langkah ke depan
Kolaborasi ini memperkuat tata kelola berbasis data di sektor pendidikan tinggi. Ke depan, integrasi data diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan memastikan bantuan serta kebijakan tepat sasaran. Pemerintah dan BPS akan melanjutkan sinkronisasi teknis agar data dapat segera digunakan dalam perencanaan program.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...