Hanura: Menkeu Suahasil Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Partai Hanura meminta Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul keluhan kepala daerah soal pemangkasan transfer dan dana bagi hasil. Pernyataan itu disampaikan saat konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta, Senin malam, 14 September 2026.

Keluhan daerah dan dampak pemangkasan anggaran

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan banyak bupati, wali kota, dan gubernur telah melaporkan tekanan keuangan akibat pengurangan transfer. Akibatnya, sejumlah daerah kesulitan membayar gaji pegawai dan menghentikan program pembangunan.

Contoh nyata datang dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Anggota DPRD setempat dari Hanura, Edmundus Yakobus Manek, menyatakan pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp104 miliar.

“Seluruh program infrastruktur tidak jalan,”

Menurut Edmundus, pembatasan dana membuat sebagian besar anggaran daerah tersedot untuk belanja pegawai, sehingga tenaga lokal kehilangan kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi setempat melemah.

Harapan Hanura kepada Menteri Keuangan baru

Rio meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi riil daerah sebelum menerapkan penyesuaian anggaran transfer. Ia menilai kebijakan fiskal perlu lebih arif agar daerah tetap mampu melanjutkan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.

“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur soal dana bagi hasil. Kami, meyakini Suahasil Nazara dapat mengambil kebijakan yang lebih arif dan bijak terhadap kebutuhan daerah,”

Rio juga mendorong agar ruang fiskal bagi pemerintah daerah diperbesar untuk memberi fleksibilitas pembiayaan pembangunan.

Contoh kebijakan dan langkah lanjutan

Rio menyinggung proposal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu upaya membiayai proyek infrastruktur. Menurutnya, opsi fiskal seperti itu perlu mendapat perhatian dan regulasi yang mendukung.

Selain itu, Hanura mendorong anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mulai mengangkat isu-isu transfer dan dana bagi hasil dalam agenda pembahasan anggaran.

“Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus mulai membahas isu-isu ini,”

Konteks pelantikan dan prospek kebijakan

Suahasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden pada 14 September 2026 menggantikan pejabat sebelumnya. Sebelum jabatan baru ini, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.

Dengan perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan, daerah berharap kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi fiskal lokal. Penyesuaian itu dinilai penting untuk menjaga kelanjutan layanan publik, upah pegawai, dan program pembangunan di seluruh daerah.