Peserta JKN Keluhkan Diminta Unduh Mobile JKN saat Sakit
Medan — Sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengeluhkan praktik fasilitas kesehatan yang meminta mereka mengunduh Mobile JKN sebelum mendapat pelayanan, padahal pasien datang dalam kondisi sakit, termasuk demam. Keluhan muncul pada Senin (3/8) ketika pasien dan keluarga merasa proses registrasi via aplikasi menghambat penanganan.
Keluhan pasien dan keluarga
Salah satu keluarga pasien, Nadia, menyatakan pasien yang sedang demam diminta memasang aplikasi terlebih dahulu. Ia menilai langkah itu memberatkan, karena pasien butuh penanganan segera dan harus menambah pulsa untuk mengunduh.
"Kasihan juga pasien yang sedang demam disuruh download. Harus isi pulsa juga, sementara ingin segera ditangani," ungkap Nadia.
Tanggapan BPJS Kesehatan Cabang Medan
Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ikhwal, menjelaskan bahwa aplikasi Mobile JKN pada dasarnya bersifat anjuran untuk mempermudah akses layanan, bukan syarat mutlak mendapatkan pelayanan.
"Peserta JKN dianjurkan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN sebagai salah satu upaya memberikan kepastian layanan. Namun apabila peserta belum atau tidak memiliki aplikasi tersebut, fasilitas kesehatan biasanya akan memberikan edukasi mengenai penggunaannya," jelas Ikhwal.
Ia menjelaskan manfaat aplikasi, antara lain mengecek jadwal praktik dokter, memperoleh kepastian waktu pelayanan, mengecek status kepesertaan, melakukan skrining kesehatan, dan mengakses layanan lainnya.
"Untuk peserta yang belum menggunakan Mobile JKN, masih bisa mendaftar melalui antrean on site di fasilitas kesehatan. Jadi tidak wajib harus memiliki aplikasi untuk mendapatkan pelayanan," tambahnya.
Aturan untuk kondisi gawat darurat
BPJS Kesehatan menegaskan aturan berbeda untuk kondisi kegawatdaruratan. Peserta yang membutuhkan penanganan darurat dapat langsung menuju rumah sakit tanpa harus membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Harapan masyarakat dan rekomendasi
Masyarakat menyambut baik adanya sosialisasi dan kemudahan layanan digital, namun meminta agar edukasi mengenai Mobile JKN tidak dilakukan ketika pasien sedang sakit atau memerlukan tindakan segera. Mereka berharap FKTP mengutamakan kondisi klinis pasien sebelum meminta prosedur administrasi tambahan.
Dengan demikian, penggunaan Mobile JKN tetap dianjurkan
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...